Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENGAMAT kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai bahwa pemagaran laut ilegal merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak publik, khususnya para nelayan yang menggantungkan hidupnya dari laut.
Menurutnya, tindakan itu tidak hanya merusak ekosistem pesisir, tetapi juga menutup akses masyarakat terhadap sumber daya alam yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara adil.
"Pemagaran laut ilegal merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak publik. Begitu juga ketika pihak yang bertanggung jawab belum terungkap, ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelautan," kata Achmad saat dihubungi, Kamis (16/1).
Achmad mengatakan, seharusnya kementerian dan lembaga terkait sudah lebih dahulu mengambil tindakan terkait pagar laut tersebut. Jangan sampai menunggu perintah Presiden dahulu baru bergerak.
Hal ini tentunya mencerminkan adanya kelambanan atau bahkan inefisiensi dalam birokrasi. "Kasus ini menunjukkan bahwa koordinasi dan tanggung jawab di tingkat pelaksana perlu diperbaiki. Presiden tidak semestinya harus turun tangan dalam kasus operasional seperti ini," ujarnya.
Ia mengatakan, sebagai negara maritim, Indonesia memerlukan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tangguh dan responsif.
Selain itu, diperlukan juga keberanian untuk mengungkap siapa saja yang terlibat, baik itu dari unsur masyarakat, korporasi, atau bahkan oknum pemerintah. "Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa kasus serupa tidak terulang di masa depan," tuturnya. (J-2)
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Penelitian terbaru ungkap dampak pengawasan terhadap otak manusia, mulai dari perubahan perilaku hingga gangguan kognitif bawah sadar.
Yanto membeberkan bahwa MA merupakan lembaga yang paling banyak memiliki pengawas. Ada Badan Pengawas MA RI, hingga Komisi Yudisial (KY) yang mengawasi gerak-gerik MA.
Puadi menuturkan bahwa sebagian besar pelaksanaan PSU telah berjalan lancar meskipun masih ditemukan beberapa catatan dan evaluasi di beberapa wilayah.
Pencegahan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan, khususnya kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
Tom Lembong mengatakan perkara yang ia hadapi selama hampir 9 bulan tersebut membuatnya paham bagaimana karut-marutnya sistem penegak hukum di Indonesia.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
Dengan masih adanya praktik penyiksaan dalam proses-proses penyelidikan maupun penyidikan, maka itu tidak akan memecahkan suatu perkara
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Namun, Listyo enggan menanggapi lebih jauh soal pembubaran satgas yang dibentuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Dia meyebut Polri kini fokus pada fungsi pencegahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved