Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mendukung rencana kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD seperti yang diusulkan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Ya, saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada,” terang Tito di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).
“Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan, dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan,” tambahnya.
Tito menerangkan bahwa sistem demokrasi bisa diterjemahkan langsung dan dengan perwakilan.
Menurutnya, pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD termasuk demokrasi perwakilan. “Tapi ya kita lihat bagaimana teman-teman di DPR nanti, parpol, akademisi, Kemendagri melakukan kajian,” tuturnya.
Tito memastikan usulan Prabowo soal kepala daerah dipilih langsung DPRD akan dibahas. Menurutnya, wacana tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 di DPR RI.
“Pasti kita akan bahas. Kan salah satunya sudah ada di prolegnas termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada.. Tapi sebelum itu kita akan adakan rapat,” tuturnya. (P-5)
WACANA pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka dan memicu perdebatan publik.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan tengah mengkaji gagasan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengenai pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
Dengan sistem presidensial, dia mengatakan bahwa presiden atau kepala daerah tidak bisa dimakzulkan, kecuali yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sangat serius.
Sentimen yang dikaji hanya yang positif dan negatif, tanpa memasukkan sentimen netral. Hasilnya Dari 1.898 percakapan yang dianalisis, 76,3% menunjukkan penolakan.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan klarifikasi terkait surat dari Pemerintah Aceh yang ditujukan kepada UNDP dan UNICEF menyusul bencana di wilayah tersebut
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan perlunya regulasi yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi gedung.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh kepala daerah untuk menunda perjalanan ke luar negeri hingga 15 Januari.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meluruskan isu tiga kepala daerah yang disebut menyerah dalam penanganan bencana.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyerukan solidaritas antardaerah untuk membantu wilayah terdampak bencana, menyusul menipisnya anggaran BTT di banyak pemerintah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turun langsung menemui warga di sejumlah titik terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Aceh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved