Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mendukung rencana kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD seperti yang diusulkan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Ya, saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada,” terang Tito di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).
“Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan, dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan,” tambahnya.
Tito menerangkan bahwa sistem demokrasi bisa diterjemahkan langsung dan dengan perwakilan.
Menurutnya, pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD termasuk demokrasi perwakilan. “Tapi ya kita lihat bagaimana teman-teman di DPR nanti, parpol, akademisi, Kemendagri melakukan kajian,” tuturnya.
Tito memastikan usulan Prabowo soal kepala daerah dipilih langsung DPRD akan dibahas. Menurutnya, wacana tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 di DPR RI.
“Pasti kita akan bahas. Kan salah satunya sudah ada di prolegnas termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada.. Tapi sebelum itu kita akan adakan rapat,” tuturnya. (P-5)
Dengan sistem presidensial, dia mengatakan bahwa presiden atau kepala daerah tidak bisa dimakzulkan, kecuali yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sangat serius.
Sentimen yang dikaji hanya yang positif dan negatif, tanpa memasukkan sentimen netral. Hasilnya Dari 1.898 percakapan yang dianalisis, 76,3% menunjukkan penolakan.
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.
Muhdi memastikan bahwa Komite I DPD RI akan terus mengawal pembahasan wacana tersebut, termasuk dengan menggelar FGD (focus group discussion).
Prabowo sebaiknya menghindari isu Pilkada dipilih DPRD. Politik Indonesia yang presidensial tak bisa disamakan dengan India, Singapura, atau Malaysia yang parlementer.
Puadi berharap prinsip penyelenggaraan Pilkada kedepan lebih efektif dan efisien.
Presiden sudah memberi arahan agar retret juga dilaksanakan untuk para sekda. Mereka adalah birokrat paling senior.
Pilkada langsung memiliki kelebihan sebagai bentuk nyata dari demokrasi.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan tiga opsi jadwal pelantikan bagi kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024
Dalam Pergub yang baru tersebut, terdapat delapan bab yang mengatur pelaporan perkawinan, izin beristri lebih dari seorang atau poligami
Lantas, seperti apa aturan pendirian tempat ibadah di Indonesia dan apa alasan di balik persyaratan tersebut?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved