Berita Terbaru prolegnas 2025 Hari Ini

Paripurna Tetapkan RUU Perampasan Aset Masuk Bersama 51 RUU Prioritas Prolegnas 2025-2026 Lainnya

DPR RI resmi menetapkan RUU Perampasan Aset terkait Dugaan Tindak Pidana ke dalam Prolegnas Prioritas 2025–2026. 

RUU Perampasan Aset Hingga PPRT Disepakati Masuk Prioritas Prolegnas 2025

Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU. 

Ada Revisi UU Polri hingga RUU Transportasi Online

Selain itu, Baleg DPR mengusulkan RUU Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. RUU tersebut masuk tiga daftar yang diprioritaskan.

Baleg DPR Mulai Bahas RUU BPIP, Tegaskan tak Bermuatan Politis

Baleg DPR RI resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang masuk Prolegnas 2025

Menteri Hukum Jelaskan 8 RUU Prioritas Pemerintah

Supratman mengungkapkan pihaknya juga tengah menyiapkan rancangan Undang-undang (RUU) dan rancangan peraturan pemerintah (RPP) pelaksanaan KUHP baru.

Pengamat: Bermasalah Sejak Awal, Revisi UU TNI Harus Dihentikan

PENELITI Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Fajri Nursyamsi meminta pembahasan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau revisi uu TNI harus segera dihentikan.

Mendagri Dukung Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mendukung rencana kepala daerah  dipilih langsung oleh DPRD seperti yang diusulkan Presiden RI Prabowo Subianto. 

Baleg Batasi Tiap Komisi Hanya Kirimkan 2 RUU dalam Prolegnas

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan setiap komisi akan dibatasi untuk mengusulkan maksimal dua RUU yang akan dimasukkan dalam prolegnas 2025.

Prolegnas Prioritas 2025 Dituntut Pertimbangkan Kebutuhan Rakyat

Hal ini penting agar kinerja DPR nantinya bisa secara tepat menjawab permasalahan di masyarakat.

DPR Usul Diksi 'Perampasan' Aset Diubah, Pengamat: Silakan Asal Segera Disahkan

PENELITI Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman mengatakan tak mempersoalkan usulan perubahan diksi "perampasan" pada RUU Perampasan Aset.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia