Mantan Hakim MK Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Tidak Ideal

MANTAN Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menilai usulan kepala daerah dipilih langsung DPRD tidak ideal. Menurutnya, yang seharusnya dilakukan penyelenggara pemilu dan pemerintah ialah mengevaluasi pilkada, bukan mengganti sistem pemilihan.

“Idealnya ya evaluasi. Tapi Prabowo baru lontarkan gagasan,” ujar Maruarar kepada Media Indonesia, Senin (16/12).

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari, menilai ada tiga kealpaan fatal Prabowo soal usul pilkada dipilih langsung DPRD.

Yang pertama, Feri mempertanyakan ihwal pilkada yang butuh dievaluasi, namun malah sudah disimpulkan harus ke DPRD.

“Pilih parlemen bahkan serentak dibela oleh menteri-menteri dan pendukungnya. Sekali ini pula perlu dievaluasi tapi kesimpulan sudah di dapat,” ungkap Feri kepada Media Indonesia, Minggu (15/12).

Kemudian, negara-negara yang dicontohkan Prabowo tak sesuai dengan bentuk sistem pemerintahan.

Feri menuturkan Malaysia itu memiliki sistem pemerintahan Parlementer. “Eksekutifnya bercampur dengan parlemen jadi pasti otomatis dipilih parlemen berdasarkan mayoritas pilihan rakyat. Kalau contoh Malaysia maka Presiden tidak ada. Mau emang?,” paparnya.

“Jadi negara Malaysia itu konsepnya beda. Bertentangan betul. Eh malah ada pakar tata negara kenaman mendukung. Payah memang,” tambahnya.

Yang ketiga, Feri mengkritisi soal biaya tinggi pilkada. Feri menyebut sejatinya siapa yang suka melakukan money politic di tengah kampanye pemilu.

“Loh yang suka beli semua "perahu" siapa? Yang suka kasih rakyat money politik siapa? Terus rakyatnya yang di hukum hak pilih hilang.

“Kalau mau menguasai seluruh pemda bilang. Strategislah. Jangan kalah lalu sistem diubah,” tegas Feri. (P-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akmal