Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi langkah Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena telah memberikan sanksi terhadap 4 ribu anggota yang terlibat dalam judi online (judol).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan mengatakan, hal tersebut membuktikan komitmen TNI dalam menegakkan moral dan disiplin serta menjaga reputasi serta citra di mata publik.
Ia menilai, penegakkan disiplin tersebut merupakan ujian nyata bagi TNI dalam menindak anggota dari pelanggaran hukum supaya tertib organisasi, serta menjunjung Sapta Marga dan sumpah prajurit.
Menurutnya, itu merupakan momentum yang sangat penting sebagai bentuk peringatan, baik terhadap internal TNI maupun seluruh masyarakat.
Bagi Aher, sapaan akrabnya, judi bukan hanya penyakit sosial. Aktivitas haram itu juga disebutnya melemahkan sendi-sendi kekuatan masyarakat maupun negara yang menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan mental.
"Seperti memicu depresi, kecemasan, moral hancur, dan sebagainya. Ini sangat berbahaya bagi kekuatan organisasi dengan rantai komando yang kuat seperti TNI," katanya kepada Media Indonesia, Rabu (13/11).
Oleh karenanya, Aher meminta TNI untuk menjadikan membersihkan masalah judol yang menimpa prajurit sampai ke akar-akarnya. TNI, sambung dia, dapat menegakkan sistem yang kuat dan efektif dalam mengawasi perilaku anggota.
Menurutnya, sistem tersebut perlu menjamin adanya saluran pelaporan yang aman dan mudah diakses bagi pemangku kepentingan untuk melaporkan dugaan keterlibatan aparat. Ia juga mendorong TNI bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya guna memberantas masalah perjudian secara luas.
"TNI punya struktur organisasi territorial hingga Babinsa. Ini perlu dimaksimalkan untuk memaksimalkan upaya pemberantasan perjudian hingga ke desa-desa," tandasnya.
Terpisah, Wakil Inspektur Jenderal TNI Mayjen Alvis Anwar mengingatkan seluruh anggota TNI, baik prajurit maupun PNS TNI untuk tidak melibatkan diri dalam judol, baik sebagai pemain dan juga bandar.
"Bentuk-bentuk pelanggaran ini tidak ditolerir dan tidak pantas bagi seorang prajurit maupun PNS TNI. Saya ingatkan, apabila Anda memang sekarang terlibat, segera hentikan sebelum kami ambil tindakan tegas dan keras," katanya di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (13/11)
Untuk memberantas masalah judol di internal TNI, Mabes sendiri sudah membentuk satuan tugas alias satgas. Itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengungkap adanya kebocoran negara akibat praktik judi sebesar Rp981 triliun atau US$65 miliar. Selain judol, satgas ini juga akan fokus menangani tindak kriminal lainnya, yakni narkotika, penyelundupan, dan korupsi. (J-2)
Rakyat tetap paham jika pangkal persoalan adalah DPR dengan berbagai kebijakannya yang tidak merakyat.
KETUA DPR RI, Puan Maharani akan bertanggung jawab dan mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas insiden meninggalnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan
Personel polisi menghalau pengunjuk rasa yang menggelar aksi menolak tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan di depan Gedung DPR.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengingatkan masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening bank.
Pembekuan dan penyitaan dilakukan karena ditemukan terkait dengan aktivitas judi online. Sehingga, total dana yang dibekukan dan disita mencapai Rp154,3 miliar.
Berpacu dengan Maraknya Judol, Bareskrim Polri Tangkap Pengelola dan Operator Jaringan Internasional
SEKTOR pekerja migran Indonesia (PMI) tengah menghadapi tantangan baru yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online (judol) yang bisa menyebabkan depresi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved