Alex Marwata Gugat Pasal Larangan Bertemu Pihak Berperkara

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengajukan uji materil terhadap Pasal 36 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan didasari karena adanya kontradiksi antara kewajiban dan tugas komisioner Lembaga Antirasuah.

“Norma yang diuji kontradiktif dengan kewajiban hukum dan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai pimpinan KPK,” kata Kuasa Hukum Alex, Periati BR Ginting melalui keterangan tertulis, hari ini.

Periati menjelaskan, belid yang digugat dinilai bertolak belakang dengan Pasal 6 dalam Undang-Undang KPK. Komisioner Lembaga Antirasuah ditugaskan menangani perkara dari penyelidikan sampai penuntutan, namun, dilarang bertemu pihak berperkara dengan alasan apapun.

Baca juga : Polisi Pastikan Gelar Perkara Kasus Alexander Marwata

Alex juga menggugat karena pertemuan dengan mantan pejabat Bea Cukai Eko Darmanto dipermasalahkan. Padahal, kejadian itu tidak memengaruhi kasus gratifikasi yang menjerat Eko.

“Semua yang ditemui naik perkaranya, tidak ada yang dilindungi, namun, pimpinan KPK jerat dipidana untuk "hubungan dengan alasan apapun" tersebut,” ucap Periati.

Sebelumnya, Alexander Marwata mengajukan uji materil terhadap Pasal 36 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke MK. Beleid itu mengatur pertemuan komisioner Lembaga Antirasuah dengan pihak berperkara.

Baca juga : Kasus Alexander Marwata, Kapolda Metro: Perilaku Etik yang Jadi Pidana

“Pimpinan KPK bertindak dalam tugas jabatannya. Pertemuan tersebut selanjutnya oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya dilakukan proses penyelidikan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana Pasal 36 huruf a ini,” berikut bunyi permohonan uji materil Alex di MK yang dikutip pada Kamis, 7 November 2024.

Gugatan itu dimasukkan Alex ke MK melalui kuasa hukumnya pada Senin, 4 November 2024. Alex menilai ada ketidakjelasan batasan dalam beleid yang diuji materil kan olehnya.

“Hal ini menunjukkan secara nyata akibat
Ketidakjelasan Batasan atau kategori larangan hubungan dengan alasan apapun pada pasal a quo telah menyebabkan pemohon 1 harus menjadi terlapor atas dugaan tindak pidana,” lanjut gugatan Alex. (Can/P-2)