Pakar Hukum: Kejagung Harus Berani Periksa Ketua MA dalam Kasus Mafia Peradilan Zarof Ricar

PENYIDIK Kejaksaan Agung telah memblokir sejumlah rekening yang diduga terkait dengan Zarof Ricar (ZR). Selain mendalami asal muasal uang sebesar Rp 920 miliar dan emas 51 kilogram, penyidik juga tengah menelusuri berbagai aset lainnya yang diduga merupakan hasil pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menyatakan tindakan Kejagung yang melakukan pemblokiran sejumlah rekening terkait dengan ZR harus dilakukan secara cepat dan menyeluruh, terlebih lagi banyak hakim di berbagai daerah yang diduga terlibat dalam jual beli perkara. 

Baca juga : Zarof Ricar Pintu Masuk Bersih-Bersih MA, Kejagung: Akan Didalami

“Karena sudah jelas kedudukan ZR sebagai makelar kasus baik ketika aktif sebagai pejabat MA (eselon II Dan I), banyak yang bermain maka semua rekening yang terkait dengan rekening ZR harus diperiksa dan diperjelas,” katanya kepada Media Indonesia di Jakarta pada Jum’at (1/10). 

Abdul mendorong agar Kejagung segera membuka kepada publik terkait nama-nama hakim ataupun pihak lainnya yang terlibat dalam mafia peradilan tersebut. Setelah itu, Kejagung diharapkan tegas agar menjadikan nama-nama tersebut sebagai tersangka.

“Jika cukup bukti selain keterangan ZR terkait nama-nama yang bermain memperjual belikan keadilan, maka orang tersebut harus langsung ditetapkan sebagai tersangka, karena bisa dipastikan ini merupakan urusan perkara,” jelasnya. 

Baca juga : Kejagung Dalami Sumber Uang Rp920 Miliar dan Emas 51 Kg dari Zarof Ricar

Terlebih lagi lanjut Abdul, jika rekening yang ditemukan menyangkut nama-nama hakim, baik Hakim Agung maupun Hakim PN dan PT, maka sudah seharusnya diterapkan sebagai tersangka. 
“Tentu saja sekaligus menyita aset asetnya,” kata Abdul.

Abdul juga berharap penyidikan kasus mantan Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan ini dapat menjadi momentum untuk mereformasi total sistem peradilan.

“Tindakan ini sekaligus sebagai momentum untuk membersihkan mafia peradilan di tingkat pusat melalui MA maupun di tingkat daerah PN dan PT dan seluruh lingkungan peradilan,” imbuhnya. 

Selain itu, Abdul juga menekankan agar Kejagung tak hanya memeriksa keluarga dan rekannya, namun juga harus berani memeriksa pimpinan MA. Terlebih lagi, ZF diduga memiliki kedekatan dengan Ketua MA. 

“Selain hakim Agung, pihak Kejagung harus tegas melakukan pemeriksaan kepada Ketua MA yang sekarang, karena pasti dia mengetahui tindak korupsi ZR. Demikian juga bekas ketua MA yang mengangkatnya dulu hingga Kapusdiklat dan Dirjen Peradilan bisa jadi berpotensi menjadi agennya,” tandasnya. (Dev/M-4)