Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
POLISI menangkap 11 pelaku judi online yang melibatkan pegawai dan staf ahli dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai bahwa pengangkapan tersebut merupakan langkah yang bagus dan satu kemajuan dalam memberantas judi online di Indonesia.
"Suatu langkah yang bagus dan satu kemajuan. Presiden harus memberikan kekuasaan pada penegak hukum bila ada ASN melakukan pelanggaran hukum termasuk judi online. Apalagi dari Komdigi yang setiap harinya bergaul dengan online," kata Abdul Fickar saat dihubungi, Jumat (1/11).
Ia mengatakan, penangkapan pelaku judi online yang melibatkan pegawai dan staf ahli Kementerian Komdigi merupakan langkah yang efektif karena pemberantasan judi online ini sudah bisa menyentuh pada ASN di pemerintahan.
"Ya ini bisa cukup efektif karena penangkapan ini sudah bisa menyentuh pada ASN sebagai orang-orang yang setiap hari di pusat komunikasi," ujarnya.
Ke depannya, Abdul berharap, kasus-kasus judi online ini bisa diberantas sampai ke bandar-bandarnya. Menurutnya, kepolisian harus berani menangkap para bandar dan masyarakat juga harus mengawal agar kasus judi online ini bisa terselesaikan.
"Ke depannya para bandarnya juga harus disikat habis dan diproses di peradilan. Masyarakat juga harus mengawal supaya hakim-hakimnya tidak disuap," tuturnya. (Fik/M-4)
Dalam pengungkapan judi online, diketahui bahwa para pelaku tidak hanya menggunakan handphone milik pribadinya. Namun bisa juga menggunakan gadget di tempat perjudian.
Pelaku diketahui memiliki utang yang menumpuk bahkan telah menggadaikan sepeda motor milik istrinya senilai Rp4 juta.
Pernyataan PPATK yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol) dipertanyakan.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan apresiasi kepada GoPay, layanan dompet digital di bawah GoTo Financial dan GoTo Group, atas kontribusinya memerangi judol.
Sepanjang 2025, PPATK menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor, meningkat 22,5% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 35,6 juta laporan.
Penurunan drastis ini, memiliki dampak sosial yang besar karena secara langsung menyelamatkan jutaan masyarakat dari kerugian finansial akibat perjudian.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Menurut Eddy, salah satu pasal penting dalam KUHP baru adalah larangan bagi aparat penegak hukum melakukan tindakan yang menimbulkan praduga bersalah.
APH yang terlibat korupsi seharusnya dijatuhi sanksi yang jauh lebih berat dibanding warga sipil.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar praktik pemerasan yang melibatkan aparat penegak hukum.
KASUS dugaan ilegal akses akun PT Mirae Asset Sekuritas masih bergulir. jumlah korban semakin bertambang. Dari sebelumnya total kerugian sekitar Rp71 miliar menjadi Rp200 miliar.
persoalan judi online (judol) di Indonesia masih belum tuntas. Meski ada sejumlah pengungkapan kasus oleh aparat penegak hukum, peradilan perkaranya dirasa masih minim.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved