Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHKAMAH Agung (MA) menyerahkan sepenuhnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penangkapan dan penetapan tersangka tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya maupun eks Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan MA, Zarof Ricar.
Juru bicara MA, Yanto, mengatakan bahwa selama proses penegakan hukum tersebut, pihaknya tidak akan berkoordinasi dengan Kejagung. Pasalnya, ia tidak ingin publik mengecap MA sedang mengintervensi Kejagung.
"Kami menyerahkan seluruhnya proses penegakan hukum ke Kejagung. Kalau koordinasi, nanti dikira intervensi," kata Yanto kepada Media Indonesia, Rabu (30/10).
Menurut Yanto, pimpinan MA juga sudah mengumpulkan jajaran pasca-pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Kejagung untuk memperkuat pengawasan. Selain itu, MA juga sudah membentuk tim untuk mendalami tiga hakim kasasi yang yang diduga menerma suap dari Ronald Tannur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti. "Tim sudah dibentuk, tugasnya untuk klarifikasi (terhadap hakim kasasi)," pungkas Yanto.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar juga mengatakan bahwa penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) sedang mendalami dugaan aliran suap ke hakim agung yang menangani persidangan tingkat kasasi Ronald. "Itu akan terus didalami," tandasnya. (J-2)
Sebagian siswa cenderung terlalu dimanja dan setiap persoalan kecil dilaporkan kepada orang tua, bahkan berujung pada kriminalisasi guru.
Anang menjelaskan, kejadian rasuah dalam kasus ini berkisar pada tahun 2023 sampai 2025. Kasus ini diusut atas laporan masyarakat.
BPK menyoroti mekanisme pelaksanaan penjualan urea dan amonia yang dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
Persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etika serius yang mencederai kepercayaan rakyat.
EDITORIAL Media Indonesia berjudul Satu Pengadilan, Beda Kesejahteraan (8 Januari 2026) mengangkat isu krusial mengenai perbedaan tunjangan antara hakim karier dan hakim ad hoc.
PENUNJUKAN Prof. Yanto sebagai Ketua Kamar Pengawasan MA seiring terpilihnya sebagai Ketua Umum Ikahi dinilai menjadi momentum penting dalam pembaruan sistem pengawasan hakim.
Tim teknis Pokja KUHP dan KUHAP tengah menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman pelaksanaan KUHP dan KUHAP, termasuk mekanisme plea bargaining.
Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi hakim nonpalu selama enam bulan terhadap majelis hakim perkara Tom Lembong. Penasihat hukum mendesak Mahkamah Agung segera menindaklanjuti
Anang mengatakan, hitungan pemenjaraan Zarof dimulai sejak penahanan pada tahap penyidikan. Kini, tanggung jawab penahanan diserahkan ke Ditjen Pemasyarakatan.
Sidang kasus korupsi dengan terdakwa Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung, kembali berlangsung tegang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat (28/11).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved