Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PENELITI senior Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau disingkat JPPR Nurlia Dian Paramita mengatakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus mampu memperbaiki mutu demokrasi. Kuncinya dengan memacu efisiensi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah atau Pilkada.
"Pada isu demokrasi yang menjadi titik tekan adalah adanya efisiensi pemilu dan pelaksanaan pilkada yang efektif sebagaimana yang juga telah ditetapkan dalam RPJPN 2025-2045," katanya kepada Media Indonesia, Rabu (16/10).
Para calon menteri dan wakil menteri tentu menjadi harapan banyak pihak bahwa kabinet yang terasa kolaboratif ini akan mampu merangkul semua kalangan sekaligus menguatkan perubahan-perubahan Indonesia ke depan sebagaimana yang selama ini dijanjikan oleh Prabowo. Semangat perbaikan ini harus melibatkan partisipasi semua pihak serta dukungan yang optimal agar harapan memperkuat integrasi bangsa.
Ia mengatakan di bawah pemerintahan dan kabinet Prabowo ke depan, tentu negara bangsa ini harus makin maju, produktif, koloboratif dan progresif. "Dengan meningkatkan kualitas demokrasi mampu memberikan dampak yang masif dalam mensejahterakan rakyat serta mempersatukan kebangsaan kita," jelasnya.
(I-2)
WAKIL Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke kediaman Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, di Jakarta, Rabu (13/8).
Wapres disambut langsung oleh Bapak Try Sutrisno, Ibu Tuti Try Sutrisno, dan putri pertama Wapres ke-6 ini, Ibu Nora Tristyana Try Sutrisno.
AHY enggan berkomentar lebih jauh. Dia menegaskan bahwa hubungannya dengan Gibran sangat baik.
Gibran membagikan momen bersama AHY dan Bahlil menjawab isu hubungan mereka tak harmonis.
Gestur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tak menyalami menteri beberapa waktu lalu dinilai mengonfirmasi adanya perang dingin atau hubungan yang renggang.
Gestur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tak menyalami sejumlah menteri beberapa waktu lalu memberi kesan negatif.
Mita menurutkan dengan adanya jeda antara pemilu lokal dan nasional, proses pemutakhiran data pemilih tidak terputus dalam konteks 5 tahunan.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Dalam konteks RUU TNI dan Polri, masyarakat sipil, khususnya kalangan mahasiswa, menyuarakan ketidaksetujuannya dengan cara demonstrasi.
Kalau mendasarkan pada pemaknaan pasal-pasal dalam konstitusi pada pokoknya kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar UUD 1945.
Guslan menekankan bahwa dari 24 daerah yang melaksanakan PSU, ada beberapa daerah yang termasuk dalam kategori pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Konfigurasi atas kemenangan partai politik pendukung pasangan calon yang bukan berasal dari KIM Plus mencapai 29 daerah hasil keterpilihan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved