Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOORDINATOR Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) 2021-2025, Nurlia Dian Paramita menyoroti bahwa pemerintahan Prabowo Subianto banyak menaruh fokus pada perubahan Undang-undang, seperti RUU TNI dan Polri.
“Belakangan ini Undang-undang menjadi salah satu fokus pemerintah, seperti RUU TNI dan Polri,” ujar Nurlia sapaan akrabnya, Rabu (14/5).
Sikap pemerintah terhadap perubahan undang-undang tersebut memicu lahirnya beragam respon dari masyarakat, salah satunya adalah demonstrasi.
Sebagaimana kita tahu, terjadinya demonstrasi merupakan ekspresi dari ketidaksetujuan terhadap suatu kebijakan. Dalam konteks RUU TNI dan Polri, masyarakat sipil, khususnya kalangan mahasiswa, menyuarakan ketidaksetujuannya dengan cara demonstrasi.
Sebagai sebuah ekspresi menyampaikan pendapat di muka umum, demonstrasi adalah hal yang wajar terjadi di negara demokrasi. Bahkan, setiap warga negara dijamin hak dan kebebasannya untuk menyampaikan pendapat.
Senada dengan hal tersebut, Nurlia juga menyampaikan bahwa demonstrasi sangat diperbolehkan apabila dilakukan dengan cara-cara yang baik.
“Boleh tidak kita melakukan demonstrasi? Tentu sangat boleh, (karena) kita harus menyampaikan pendapat kita. Yang terpenting, harus tertib dan jangan sampai merusak fasilitas," ujarnya.
Untuk diketahui, hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum juga sudah dijamin oleh Undang-undang, dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum, hal itu juga yang ditekankan oleh Nurlia bahwa sebagai warga negara yang hidup di negara demokrasi, menyampaikan pendapat dengan mengedepankan ide dan gagasan adalah hal utama.
“Mari kita berdemokrasi dengan cara yang rasional dengan mengedepankan ide dan gagasan, serta menjaga etika dalam berdemonstrasi,” pungkasnya. (Cah/P-3)
Zulhas mengatakan inisiatif ini selaras dengan program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025.
KETUA Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas menyatakan dukungan penuh pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saat ini Otorita IKN sedang bekerja keras menyelesaikan target pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
Presiden Prabowo meluncurkan 80 ribu Kopdes Merah Putih di Klaten, wujud gotong royong desa untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hubungan antara Gerindra dan PDIP seperti kakak dan adik.
Mita menurutkan dengan adanya jeda antara pemilu lokal dan nasional, proses pemutakhiran data pemilih tidak terputus dalam konteks 5 tahunan.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Kalau mendasarkan pada pemaknaan pasal-pasal dalam konstitusi pada pokoknya kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar UUD 1945.
Guslan menekankan bahwa dari 24 daerah yang melaksanakan PSU, ada beberapa daerah yang termasuk dalam kategori pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Konfigurasi atas kemenangan partai politik pendukung pasangan calon yang bukan berasal dari KIM Plus mencapai 29 daerah hasil keterpilihan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved