Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOORDINATOR Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) 2021-2025, Nurlia Dian Paramita menyoroti bahwa pemerintahan Prabowo Subianto banyak menaruh fokus pada perubahan Undang-undang, seperti RUU TNI dan Polri.
“Belakangan ini Undang-undang menjadi salah satu fokus pemerintah, seperti RUU TNI dan Polri,” ujar Nurlia sapaan akrabnya, Rabu (14/5).
Sikap pemerintah terhadap perubahan undang-undang tersebut memicu lahirnya beragam respon dari masyarakat, salah satunya adalah demonstrasi.
Sebagaimana kita tahu, terjadinya demonstrasi merupakan ekspresi dari ketidaksetujuan terhadap suatu kebijakan. Dalam konteks RUU TNI dan Polri, masyarakat sipil, khususnya kalangan mahasiswa, menyuarakan ketidaksetujuannya dengan cara demonstrasi.
Sebagai sebuah ekspresi menyampaikan pendapat di muka umum, demonstrasi adalah hal yang wajar terjadi di negara demokrasi. Bahkan, setiap warga negara dijamin hak dan kebebasannya untuk menyampaikan pendapat.
Senada dengan hal tersebut, Nurlia juga menyampaikan bahwa demonstrasi sangat diperbolehkan apabila dilakukan dengan cara-cara yang baik.
“Boleh tidak kita melakukan demonstrasi? Tentu sangat boleh, (karena) kita harus menyampaikan pendapat kita. Yang terpenting, harus tertib dan jangan sampai merusak fasilitas," ujarnya.
Untuk diketahui, hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum juga sudah dijamin oleh Undang-undang, dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum, hal itu juga yang ditekankan oleh Nurlia bahwa sebagai warga negara yang hidup di negara demokrasi, menyampaikan pendapat dengan mengedepankan ide dan gagasan adalah hal utama.
“Mari kita berdemokrasi dengan cara yang rasional dengan mengedepankan ide dan gagasan, serta menjaga etika dalam berdemonstrasi,” pungkasnya. (Cah/P-3)
Apakah teror itu terkait dengan penguasa? Apa pula yang seharusnya dilakukan pemerintah agar pers dan rakyat punya jaminan keamanan dan kebebasan?
Presiden Prabowo Gunakan Hak Pilih di Pilkada 2024
Presiden Terpilih, Prabowo Subianto Sapa Masyarakat
Bagaimana dengan kepentingan rakyat yang punya suara berbeda? Siapa saja yang bakal menduduki kursi-kursi menteri atau badan-badan negara yang kian gemuk itu?
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penaikan anggaran dalam rangka meningkatkan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), PPPK, dan non-ASN.
Didit Hediprasetyo mengambil inspirasi dari beskap Raden Saleh untuk seragam defile itu.
JPPR menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu mengkaji lebih dalam soal politik uang yang merajalela di Pilkada 2024.
Konfigurasi atas kemenangan partai politik pendukung pasangan calon yang bukan berasal dari KIM Plus mencapai 29 daerah hasil keterpilihan.
Guslan menekankan bahwa dari 24 daerah yang melaksanakan PSU, ada beberapa daerah yang termasuk dalam kategori pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
PARTAI politik (parpol) harus memperhatikan beberapa hal penting ini saat mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 2024.
JARINGAN Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mendesak pemerintah mengungkap nama-nama caleg yang terindikasi mendapat duit haram dari jaringan narkoba.
PEMERINTAH didorong membuat kebijakan khusus untuk mempertimbangkan keberadaan tenaga honorer penyelenggara pemilihan umum atau pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved