Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna (rapur) yang salah satu agendanya adalah penetapan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI periode 2024-2029 untuk diambil menjadi keputusan bersama.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut dari catatan dari sekretariat jenderal DPR RI sebanyak 364 orang dan izin 10 orang sehingga telah hadir 374 orang anggota dari seluruh fraksi.
“Dengan demikian kuorum telah tercapai dengan mengucap basmalah perkenankan lah kami selalu pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang kettiga masa persidangan 1 tahun sidang 2024 2025 hari Selasa 15 Oktober 2024,” ungkap Puan, Selasa (15/10).
Baca juga : Ketidakhadiran Anggota DPR di Rapur Diklaim karena Prioritaskan Konstituen
Rapat Paripurna tersebut juga mengagendakan penetapan jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi pada AKD DPR RI, serta penetapan jumlah dan komposisi fraksi pada pimpinan AKD DPR RI.
Sebelumnya, Rapat Pimpinan dan Rapat Konsultasi perdana setelah pelantikan pada Senin (14/10) menyepakati jumlah komisi ditambah dua dari yang semula 11 komisi menjadi 13 komisi untuk DPR RI masa jabatan 2024-2029.
"Ada penambahan dua komisi di DPR untuk bisa ikut menyelaraskan atau mensinergikan dengan rencana pemerintah yang akan datang dengan penambahan kementerian-kementerian," kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Selain menyepakati jumlah komisi, kata dia, rapat tersebut juga menyepakati soal komposisi komisi-komisi tersebut, mulai dari jumlah anggota dan nama-nama pimpinannya. (Ykb/P-2)
DPR diingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengingat sejak dibacakan.
Baleg DPR RI memastikan tak akan menganulir putusan Mahkamah Konsitusi (MK) pada Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Pemerintah dab Baleg DPR sepakat untuk dibentuk Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini diputuskan dalam rapat kerja Baleg DPR.
Sejumlah pakar hukum tata negara dan administrasi negara meminta pembentuk undang-undang menghentikan pembahasan tersebut yang sudah dimulai tadi pagi, Rabu (21/8).
Mendagri Tito Karnavian sepakat dibentuk Panitia Kerja (Panja) terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved