Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna (rapur) yang salah satu agendanya adalah penetapan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI periode 2024-2029 untuk diambil menjadi keputusan bersama.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut dari catatan dari sekretariat jenderal DPR RI sebanyak 364 orang dan izin 10 orang sehingga telah hadir 374 orang anggota dari seluruh fraksi.
“Dengan demikian kuorum telah tercapai dengan mengucap basmalah perkenankan lah kami selalu pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang kettiga masa persidangan 1 tahun sidang 2024 2025 hari Selasa 15 Oktober 2024,” ungkap Puan, Selasa (15/10).
Baca juga : Ketidakhadiran Anggota DPR di Rapur Diklaim karena Prioritaskan Konstituen
Rapat Paripurna tersebut juga mengagendakan penetapan jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi pada AKD DPR RI, serta penetapan jumlah dan komposisi fraksi pada pimpinan AKD DPR RI.
Sebelumnya, Rapat Pimpinan dan Rapat Konsultasi perdana setelah pelantikan pada Senin (14/10) menyepakati jumlah komisi ditambah dua dari yang semula 11 komisi menjadi 13 komisi untuk DPR RI masa jabatan 2024-2029.
"Ada penambahan dua komisi di DPR untuk bisa ikut menyelaraskan atau mensinergikan dengan rencana pemerintah yang akan datang dengan penambahan kementerian-kementerian," kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Selain menyepakati jumlah komisi, kata dia, rapat tersebut juga menyepakati soal komposisi komisi-komisi tersebut, mulai dari jumlah anggota dan nama-nama pimpinannya. (Ykb/P-2)
PEMBENAHAN tata kelola royalti musik kembali menjadi perhatian utama dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada pekan lalu.
KOALISI Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat menilai proses pengakuan masyarakat adat di Indonesia hingga kini masih dilakukan secara bersyarat, berlapis, dan sektoral.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI resmi menetapkan Prolegnas Prioritas 2026 dengan 67 RUU.
ANGGOTA Baleg DPR RI Firman Soebagyo mengatakan belum dapat memastikan waktu selesainya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI.
Baleg DPR RI menyatakan DPR bisa mengambil alih pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang saat ini merupakan RUU inisiatif pemerintah.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan bersama Basarnas, TNI, dan Polri untuk segera melakukan pencarian korban hilangnya pesawat ATR 42-500
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
Pesawat tersebut dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (17/1) sekitar pukul 13.17 WITA, dan hingga kini proses pencarian serta verifikasi masih dilakukan oleh Basarnas, TNI/Polri
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan inisiatif pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved