Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERKUAT persatuan dan kepatuhan setiap warga negara untuk menjalankan amanah konstitusi dalam upaya mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.
"Selalu menjaga persatuan dan kesatuan merupakan upaya yang harus dikedepankan untuk mewujudkan keutuhan bangsa ini," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/9), terkait pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dipicu konflik ideologi dan perebutan kekuasaan di Tanah Air.
Hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) 2018 menunjukkan, hanya sekitar 6,2% siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar tentang materi wawasan kebangsaan.
Baca juga : Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Harus Beri Manfaat Berkelanjutan
Sementara itu, hasil survei Litbang Kompas dan Pusat Studi Kebangsaan Indonesia (PSKI) pada 2022, diketahui hanya 28,6% siswa memahami Pancasila di ruang kelas dan 21,7% siswa memahaminya dari media sosial.
Menurut Lestari, berbagai upaya penguatan ideologi dan nilai-nilai kebangsaan yang diwarisi para pendahulu bangsa ini harus konsisten dilakukan.
Generasi penerus bangsa, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, jangan sampai kehilangan pemahaman terhadap ideologi, konstitusi, dan nilai-nilai kebangsaan yang merupakan bekal dalam melanjutkan pembangunan dan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.
Baca juga : Upaya Mendorong Peningkatan Kualitas Pariwisata Nasional Harus Konsisten Dilakukan
Apalagi, tegas Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah, tantangan bernegara di masa depan semakin kompleks dengan terjadinya disrupsi di berbagai bidang kehidupan.
Menurut Rerie, kehadiran sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan berkarakter dengan dasar pemahaman ideologi dan nilai-nilai kebangsaan yang kuat, sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan tersebut.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap seluruh elemen bangsa mampu melahirkan generasi penerus yang berdaya saing dan memegang teguh nilai-nilai kebangsaan, untuk mewujudkan persatuan dan keadilan sosial dalam proses pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. (Z-2)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan redistribusi guru sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan mutu pembelajaran
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan ekosistem digital demi mendukung kreativitas anak bangsa.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pemanfaatan perpustakaan sebagai bagian upaya peningkatan minat baca dan literasi generasi penerus bangsa.
DALAM menghadapi ketidakpastian politik internasional, Indonesia harus konsisten mempertahankan sikap sebagai pendukung perdamaian abadi, sesuai amanat konstitusi.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat soroti rendahnya nilai TKA SMA (Matematika 36,10). Desak perbaikan sistem pendidikan & fokus nalar kritis.
Data BPS dalam Survei Sosial Ekonomi pada Maret 2024, sekitar 22,5 juta orang atau 8,23% penduduk Indonesia menyandang disabilitas.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved