Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENAMBAHAN jumlah komisi di DPR menunggu penetapan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jumlah kementerian dipastikan telah bertambah.
"Kita akan matangkan nanti setelah kemudian Presiden terpilih nantinya mematangkan (jumlah kementerian). Kira-kira berapa kementerian yang kemudian akan dipertimbangkan dan dipastikan berapa kebutuhannya," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9).
Puan mengatakan DPR akan mengkaji jumlah kementerian itu. Lalu, menyesuaikan komisi untuk menjadi mitra kementerian baru tersebut.
Baca juga : DPR Matangkan Penambahan Komisi
"Tentu saja kemudian DPR akan menyesuaikan berapa kemudian kebutuhan untuk menyesuaikan. Disesuaikan dengan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kementerian yang akan ada," ujar Puan.
Ketua Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu memastikan penggodokan penambahan jumlah komisi itu dilakukan dengan musyawarah. Sehingga, tidak langsung tiba-tiba ada komisi tersebut.
"Oh enggak dong (tiba-tiba ada), pertama dengan mekanisme yang ada dan musyawarah mufakat," ucap Puan. (P-5)
Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Tuntutan ini merupakan upaya kontrol sosial agar negara tidak lalai dalam menjaga etika pejabat publik.
Persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara.
Dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etika serius yang mencederai kepercayaan rakyat.
Kedudukan Polri saat ini merupakan hasil keputusan politik hukum yang telah final.
Presiden menekankan bahwa momen kemenangan ini harus menjadi momentum bagi seluruh rakyat untuk mempererat tali persaudaraan sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia.
SEKRETARIS Kabinet atau Seskab Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengunjungi Sumatra Utara dan merayakan malam takbiran dan salat idul fitri di Aceh
PERTEMUAN antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri hari ini (20/3) dinilai membantah spekulasi keretakan hubungan keduanya yang sempat beredar di publik.
PUSAT Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta kasus penyiram air keras Akivis Kontras, Andrie Yunus
Presiden Prabowo Subianto tegaskan Indonesia siap keluar dari Board of Peace (BoP) jika tidak menguntungkan kepentingan nasional dan perjuangan Palestina
Pertemuan yang membahas persatuan dan semangat kebangsaan itu bertujuan untuk mempererat silaturahim menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved