Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Calon gubernur (cagub) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024, Ridwan Kamil (RK), bakal menggagas program menanam pohon dengan porsi tiga kali lipat lebih banyak. Penanaman pohon di wilayah gersang.
"Kita setahun pertama kalau terpilih mungkin dibantu tim Fanta (poros pemilih muda) juga, kita 3 kali lipatkan jumlah pohon di Jakarta," kata RK di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, hari ini.
Menurut RK, wilayah Jakarta yang rindang hanya di kawasan selatan. Beberapa wilayah lain tak banyak ditanam pohon. "Saya melihat yang rindang di Jakarta itu kebanyakan hanya di Jakarta Selatan di Utara, Barat agak gersang," ujar RK.
Mantan Gubernur Jawa Barat itu berharap Jakarta makin rindang secara merata. Terkait jenis pohon yang ditanam, juga akan dipilih. "Dipilih pohonnya yang menyerap polusi kan ada speknya gitu ya jenis-jenis pohon," ucap RK.(P-2)
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved