Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
Istana menegaskan jangan semua dinamika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Istana memastikan Jokowi tidak cawe-cawe dalam pesta demokrasi daerah.
"Jangan sampai, semua problem putusan internal partai, selalu dikait-kaitkan dengan Presiden," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, saat dikonfirmasi, hari ini.
Ari menekankan pencalonan kepala daerah menjadi kewenangan penuh partai politik. Termasuk siapa sosok yang ditunjuk untuk maju atau tidak dalam Pilkada 2024. "Keputusan pencalonan atau tidak dicalonkannya seseorang diputuskan melalui mekanisme internal partai masing-masing," jelas Ari.
Baca juga : Anies Disarankan Bikin Parpol untuk Kendaraan Politik
Sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat Ono Surono mengungkapkan alasan partainya yang gagal untuk mengusung Anies Baswedan pada Pemilih Gubernur (Pilgub) Jabar 2024. Ono menyebut ada kekuatan besar yang tidak menghendaki Anies maju.
"Setelah beliau tidak jadi diusung di DKI dan kami tidak tahu cara persis proses yang dilakukan oleh DPP dan ibu ketua umum tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies,” kata Ono di KPU Jabar, tadi malam.
Saat disinggung siapa kekuatan besar yang dimaksud, Ono menyebut sosok Mulyono. "Mulyono dan geng," terangnya.
Diketahui nama Mulyono tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Warganet mengkaitkan nama tersebut dengan Presiden Jokowi. (Bob/P-2)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Puan terlihat tersenyum saat menyampaikan dirinya mewakili Megawati dalam agenda rutin tahunan tersebut.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030.
Hasto Kristiyanto kembali dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved