Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI III DPR menolak 12 calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial (KY). Para calon hakim itu diajukan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dalam rapat di Ruang Komisi III DPR menyebut pihaknya melihat bahwa seleksi calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada 2024 yang dilakukan KY tidak sesuai dengan ketentuan UU no 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA) khususnya terkait dengan persyaratan menjadi Hakim Agung.
“Dalam Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2009, a quo menyebut bahwa untuk dapat diangkat sebagai Hakim Agung harus memenuhi syarat,” tegas Bambang Pacul, di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/8).
Baca juga : Uji Kelayakan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Ditunda
“Dari 12 nama calon hakim, yang diajukan oleh KY terdapat 2 orang calon hakim agung tata usaha negara khusus pajak yang tidak memenuhi persyaratan,” tuturnya.
Keduanya adalah hakim pengadilan pajak Hari Sih Advianto dan Tri Hidayat Wahyudi.
Hari dilantik menjadi hakim pajak sejak 2015. Dia baru punya pengalaman 8 tahun sebagai hakim.
Baca juga : Tujuh Hakim Agung Terpilih Kantongi Dukungan dari Semua Fraksi
Sedangkan Wahyudi menjadi hakim pajak sejak 2010. Dia baru 14 tahun sebagai hakim meskipun pernah menjadi Ketua Pengadilan Pajak 2015.
Berikut ini daftar 12 calon hakim agung yang seharusnya diuji DPR:
1. Abdul Azis - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
Baca juga : DPR Pilih Tujuh Calon Hakim Agung
2. Annas Mustaqim - Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
3. Aviantara - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado
Ennid Hasanuddin - Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI
Baca juga : DPR Pertanyakan Kualitas Seleksi Hakim Agung oleh Komisi Yudisial
Muhayah - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
Mustamar - Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
1. Diana Malemita Ginting - Auditor Utama pada Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
2. Hari Sih Advianto - Hakim Pengadilan Pajak
3. Tri Hidayat Wahyudi - Hakim Pengadilan Pajak
1. Agus Budianto - Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
2. Bonifasius Nadya Arybowo - Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung
3. Mochammad Agus Salim - Dosen S-2 Fakultas Hukum Universitas Trisakti. (P-5)
KY menerima informasi maupun pendapat masyarakat terkait nama-nama calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM yang sejauh ini lulus.
"Peserta seleksi diminta mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi ini,"
KOMISI Yudisial (KY) mengumumkan 33 orang calon hakim agung yang sudah lolos seleksi kualitas pada 29-30 April lalu
ICW menyoroti masuknya mantan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjadi salah satu dari daftar 69 calon hakim agung kamar pidana yang lolos seleksi administrasi.
MAHKAMAH Agung (MA) mengomentari wacana batalnya rekrutmen calon hakim agung (CHA) oleh Komisi Yudisial (KY) yang sempat disampaikan akibat kebijakan efisiensi anggaran
DPR resmi menolak 12 calon hakim agung dan hakim adhoc Hak Asasi Manusia (HAM) pada Mahkamah Agung (MA) yang diusulkan Komisi Yudisial (KY).
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved