Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KOMISI III DPR RI mempertankan kualitas seleksi calon hakim agung yang sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Pasalnya, seringkali DPR terpaksa tidak meloloskan nama-nama calon hakim agung yang disodorkan KY lantaran dianggap belum memenuhi standar fit and proper test di DPR.
"Menjadi aneh ketika pada akhirnya kita terpaksa tidak menyetujui beberapa. Bahkan 1 kloter pernah kita tidak disetujui," ungkap Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman saat Komisi III DPR melaksanakan audiensi dengan KY yang berlansung di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/3).
Karena itu, Habiburokhman mengatakan DPR ingin mengetahu bagaimana metode seleksi para calon Hakim Agung yang telah dilakukan oleh KY.
Bahkan, Komisi III DPR mendorong agar KY memperbaiki metode penilai calon hakim agung sebelum nama-nama tersebut diusulkan ke DPR. DPR mempertanyakan bagaimana KY bisa meloloskan calon hakim agung yang ternyata diketahui melakukan plagiat saat proses uji kelayakan di DPR.
"Berat kami juga menolak karena orang sudah berkespetasi tinggi ketika lolos dari KY dan masuk ke fit and proper di DPR. Tapi begitu kita tolak kita lah yang membunuh orang tersebut. Jadi apakah ada perbaikan signifikan dalam proses ini yang sudah dilakukan mengantisipasi hal-hal tersebut," ungkapnya.
Menurut Habiburokhman, KY perlu lebih teliti dalam melakukan seleksi di sisi integritas para calon hakim agung. Tidak sedikit calon hakim agung yang telah dinyatakan lolos seleksi oleh KY secara pribadi mengirimkan pesan WA kepada para anggota DPR untuk bertemu dan meminta bantuan agar dimudahkan saat proses uji kelayakan.
"Banyak WA ke kami. Minta ketemu, minta tolong dibantu. Gimana kita menguji integritas dia namun di saat yang sama dia malah melanggar integritas. Adakah hal signifikan perubahan metode ini di periode sekarang," ungkapnya. (Uta/OL-09)
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
KAPAL Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali memakan korban jiwa. DPR RI menyoroti kapal-kapal tua untuk masyarakat.
DPR RI menerima usulan 24 nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Namun, nama-nama calon tidak disebutkan, termasuk negaranya.
Pada pemilihan pejabat yang dilakukan secara terbuka, biasanya pendaftar baru mendaftar menjelang penutupan pendaftaran.
Proses verifikasi dan validasi tidak berkaitan dengan SMA atau SMK tujuan yang akan dipilih dalam proses SPMB.
Anggota sekaligus Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY M Taufiq HZ mengatakan keenam calon harus menjalani tes kesehatan pada11-12 Juni mendatang.
Proses penetapan, lanjut dia akan mencakup seleksi administrasi, tes kesehatan, kunjungan, dan wawancara ke rumah calon murid baru.
Program SMMPTN-Barat yang pada tahun ini memasuki tahun sembilan menyiapkan kuota 993 prodi dari 28 PTN dengan jumlah 17.909 kursi calon mahasiswa.
Hal tersebut adalah sebagai bentuk mengakomodasi kehadiran perempuan untuk menjadi bagian penting dalam memberikan edukasi siaran sehat dan bermanfaat bagi perempuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved