KOMISI III DPR RI mempertankan kualitas seleksi calon hakim agung yang sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Pasalnya, seringkali DPR terpaksa tidak meloloskan nama-nama calon hakim agung yang disodorkan KY lantaran dianggap belum memenuhi standar fit and proper test di DPR.
"Menjadi aneh ketika pada akhirnya kita terpaksa tidak menyetujui beberapa. Bahkan 1 kloter pernah kita tidak disetujui," ungkap Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman saat Komisi III DPR melaksanakan audiensi dengan KY yang berlansung di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/3).
Karena itu, Habiburokhman mengatakan DPR ingin mengetahu bagaimana metode seleksi para calon Hakim Agung yang telah dilakukan oleh KY.
Bahkan, Komisi III DPR mendorong agar KY memperbaiki metode penilai calon hakim agung sebelum nama-nama tersebut diusulkan ke DPR. DPR mempertanyakan bagaimana KY bisa meloloskan calon hakim agung yang ternyata diketahui melakukan plagiat saat proses uji kelayakan di DPR.
"Berat kami juga menolak karena orang sudah berkespetasi tinggi ketika lolos dari KY dan masuk ke fit and proper di DPR. Tapi begitu kita tolak kita lah yang membunuh orang tersebut. Jadi apakah ada perbaikan signifikan dalam proses ini yang sudah dilakukan mengantisipasi hal-hal tersebut," ungkapnya.
Menurut Habiburokhman, KY perlu lebih teliti dalam melakukan seleksi di sisi integritas para calon hakim agung. Tidak sedikit calon hakim agung yang telah dinyatakan lolos seleksi oleh KY secara pribadi mengirimkan pesan WA kepada para anggota DPR untuk bertemu dan meminta bantuan agar dimudahkan saat proses uji kelayakan.
"Banyak WA ke kami. Minta ketemu, minta tolong dibantu. Gimana kita menguji integritas dia namun di saat yang sama dia malah melanggar integritas. Adakah hal signifikan perubahan metode ini di periode sekarang," ungkapnya. (Uta/OL-09)
