Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
SOSOK Jelita Jee menjadi perbincangan publik. Hal itu usai perempuan yang diketahui istri dari pejabat publik ini mengeluarkan pernyataan mencengangkan saat membela Erina Gudono.
Seperti diketahui, Erina, istri dari Kaesang Pangarep atau menantu dari Presiden Joko Widodo, baru-baru ini mendapat perhatian publik usai mengunggah foto jendela pesawat saat berangkat ke Amerika untuk kuliah. Kejelian netizen pun membawa diskusi jendela pesawat hingga menguak adanya dugaan-dugaan gratifikasi. Jendela yang diunggah Erina memang tak sama dengan pesawat komersil, hingga netizen menemukan pesawat tersebut merupakan jet pribadi Gulfstream.
"Eh bentar, jet pribadi kan udah dibuktikan bukan milik negara, lagian sekelas presiden kalau pergi jalan-jalan juga bukan kantong pribadi apalagi duit negara (ini pikiran orang awam aja yang gak tau) jadi mentang-mentang pejabat negara selalu dikaitkan dengan pasti pake duit negara, nggak gitu," ujar Jeje dalam isi DM dari akun instagramnya @jelitajee.
Baca juga : Pejabat Kejagung Diduga Terima Gratifikasi, Jubir: Adukan ke KPK
Saat membela Erina, Jelita justru keceplosan menuturkan bahwa berdasarkan pengalamannya selama berada di lingkup pejabat tinggi banyak orang berebut untuk memberikan fasilitas kepada para pejabat.
"Nggak usah jauh-jauh, gue juga jadi banyak tau dari mertua gue, kita kalau ke luar negeri itu dicover sama pengusaha-pengusaha yang memang ngasih fasilitas tanpa diminta, disuruh milih mau nginep di mana, naik pesawat apa, gak pernah pusing, apalagi sekelas presiden. Pada rebutan tu orang-orang mau fasilitasi jadi itu bukan pakai duit negara apalagi dibilang bukan urusan kepresidenan," ungkapnya.
Pernyataan itu sontak membuat kaget jagat sosial media. Netizen pun berbondong-bondong mengomentari pernyataan tersebut, tak sedikit yang meminta KPK untuk mengusut ungkapan Jelita itu.
Baca juga : Unggahan Menantu Pejabat BP Bintan Viral, ICW Desak KPK Selidiki Dugaan Gratifikasi
Salah seorang penulis yang juga aktivis perempuan, Kalis Mardiasih, turut mengomentari polemik tersebut. Dalam unggahannya di sosial media Instagram, Kalis menegaskan apa yang dialami Jelita merupakan bagian dari dugaan gratifikasi.
"Lu pikir kalau ada pengusaha nawar-nawar fasilitas ke pejabat tuh sama dengan endorse, kah? Ya kagak lah tolol. Itu namanya gratifikasi salah satu jenis korupsi," tutur Kalis.
Diinformasikan, Jelita Jeje adalah istri dari Farid Irfan Siddik, Kepala Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Wilayah Kabupaten Bintan.
Selain itu, mertua Jelita Jeje adalah Jaksa Agung Sri Agung Putra. Sang mertua juga pernah menjabat sebagai Plh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) dan Sekretaris Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (Jamwas). Tercatat pula pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.(M-3)
Penggunaan jet pribadi oleh Kaesang Pangarep dan istri yang menebeng milik temannya, ternyata bukan sekadar flexing gaya hidup mewah. Kemewahan itu memperburuk kelaparan global.
Selain itu, Kaesang mengaku sudah lama memilih RS Bunda, Menteng untuk kelahiran anaknya. Namun, ia tidak pernah mempublikasikan.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) belum sempat melihat langsung kondisi cucu keenamanya, Bebingah Sang Tansahayu, anak dari Kaesang Pangarep dan Erina Gudono.
KPK harus mendalami informasi apa pun yang didapat yang terduga konflik kepentingan ataupun jabatan-jabatan keluarga Kaesang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bisa menentukan ada tidaknya gratifikasi yang dilakukan oleh Kaesang Pangarep.
KPK tidak mewajibkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep melaporkan sewa jet pribadi ke luar negeri. Sebab, dia bukan penyelenggara negara.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka merupakan cerminan Indonesia sebagai negara demokrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved