Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh dinilai sedang mengingatkan elite politik kala menyinggung kompetisi yang adil dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Analogi berburu di kebun binatang merupakan cara Surya menekankan pentingnya pilkada berjalan secara bebas dan adil.
"Kelihatannya Pak Surya Paloh ingin mengingatkan kepada elite agar pilkada berjalan dengan free and fair, tidak ada tekanan dan pengondisian untuk menjegal dan memenangkan pihak tertentu," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, kepada Media Indonesia, Selasa (13/8).
Salah satu pengondisian yang dilakukan elite, sambung Ujang, adalah menciptakan pasangan calon kepala daerah tunggal yang nantinya mesti melawan kotak kosong dalam surat suara saat hari pencoblosan. Padahal, kunci demokrasi berjalan adalah sebuah kompetisi yang sehat.
Baca juga : Surya Paloh Tangkap Realitas Publik soal Pencalonan Kepala Daerah
"Sejatinya, demokrasi itu salah satu substansinya menghadirkan kompetisi yang sehat," terang Ujang.
Ujang berpendapat upaya menjegal untuk memenangkan pihak tertentu dapat dilihat gejalanya dari kasus Airlangga Hartarto yang mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar akhir pekan lalu. Ia menilai mundurnya Airlangga tak terpisahkan dari operasi pencalonan kepala daerah yang pendaftarannya akan dibuka oleh KPU pada 27-29 Agustus mendatang.
Terpisah, Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana mengatakan prakondisi elite untuk menciptakan calon tunggal tidaklah sehat bagi demokrasi. Pasalnya, cara tersebut menghalangi potensi terbaik daerah untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Baca juga : Surya Paloh Harap Pilkada 2024 Adil: Analogikan Seperti Berburu, Tak Indah Jika di Kebun Binatang
"Pengondisian itu diciptakan oleh elite pusat. Jadi, makin banyaknya calon tunggal malah mengebiri kebebasan dan hak-hak politik dari warga negara untuk mencalonkan diri. Itu kan membahayakan," ujar Aditya.
Lebih lanjut, ia menilai analogi yang disampaikan Surya sebenarnya ingin menggambarkan realitas politik akhir-akhir ini terkait upaya membentuk koalisi pemerintahan yang gemuk lewat Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. Pada Pilkada 2024, KIM plus mencoba menguatkan pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah.
"Logika yang ingin dibangun KIM adalah pusat dan daerah itu sejalan, punya program yang sama sehingga tidak memiliki kendala ketika pusat ingin memaksa program-program Pak Prabowo untuk bisa di-deliver dan implemented," paparnya.
Baca juga : Bertemu Surya Paloh, Jadi Ini yang Diperoleh Kaesang
Sebelumnya pada Senin (12/8), Surya menekankan pentingnya menjunjung tinggi perlakuan yang adil bagi seluruh pihak pada Pilkada 2024. Sebagaimana lazimnya kompetisi, ia mengatakan pilkada tidak akan terasa indah jika para calon kepala daerahnya sudah ditentkan oleh pihak tertentu sejak awal.
Ia menganalogikan pencalonan kepala daerah kekinian dengan aktivitas berburu di kebun binatang. Padahal, kompetisi yang sehat seharusnya digambarkan dengan berburu di hutan.
"Kita mencari rusa, yang satu bilang, 'kita cari harimau', yang satu bilang, 'cari gajah'. Di mana kita berburu? Kita langsung asosiasi kita berpikir berburu di hutan. Dia bilang, 'tidak, itu sudah tidak laku lagi, yang paling efektif itu berburu di kebun binatang'," terang Surya.
"Kita tinggal pilih. Pilih harimau sudah pasti dapat, gajah ada. Kalau kompetisi ibarat berburu di kebun binatang, sudah enggak indah lagi itu kompetisinya," pungkasnya. (P-2)
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
DAFTAR Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, bertambah 4.965 orang.
DUA daerah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang pada 27 Agustus 2025 mendatang.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) ulang Pilkada 2024 di Kabupaten Barito Utara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved