Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh dinilai telah menangkap keprihatinan publik terhadap realitas seputar pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024. Dengan analogi 'berburu di kebun binatang', Surya disebut sedang mengungkap tak ada lagi ruang kebebasan yang luas.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan, pencalonan pada kontestasi pilkada seharusnya dimaknai dengan adanya ruang kebebasan yang luas layaknya hutan sebagaimana yang disebut Surya. Namun, saat ini yang terjadi justru partai politik seperti berburu dalam sebuah kebun binatang.
"Tak ada ruang kebebasan karena sudah dikerangkeng semua," kata Lili kepada Media Indonesia menanggapi pernyataan Surya, Senin (12/8).
Baca juga : Surya Paloh Harap Pilkada 2024 Adil: Analogikan Seperti Berburu, Tak Indah Jika di Kebun Binatang
Baginya, analogi yang dipaparkan Surya menjadi keprihatinan publik. Pasalnya, pilkada yang dipilih secara terbuka oleh masyarakat pada kenyataannya tetap menjadi permainan segelintir elite. Hal itu, sambung Lili, tak ubahnya dengan mekanisme pilkada terdahulu yang dipilih oleh DPRD lewat ruang tertutup.
"Ketika kemudian diubah menjadi pemilihan langsung yang bersifat terbuka dan kompetitif, dalam implementasinya ternyata tertutup juga, direkayasa oleh segelintir elite oligarki," terang Lili.
Dengan demikian, Lili menyebut pilkada secara langsung yang dimulai pada 2005 lalu tak lagi sepenuhnya terbuka. Sebab, dalam praktiknya, tetap direkayasa sedemikian rupa. Oleh karena itu, ia mengatakan masyarakat sebagai pemilih hanya menjadi penonton saja.
Baca juga : Bertemu Surya Paloh, Jadi Ini yang Diperoleh Kaesang
"Rakyat pemilik kedaulatan hanya menjadi penonton, tidak bisa berbuat apa-apa," pungkasnya.
Surya sendiri menekankan pentingnya menjunjung tinggi perlakuan yang adil bagi seluruh pihak pada Pilkada 2024. Sebagaimana lazimnya kompetisi, Surya mengatakan pilkada tidak akan terasa indah jika para calon kepala daerahnya sudah ditentkan oleh pihak tertentu sejak awal.
Ia menganalogikan pencalonan kepala daerah kekinian dengan aktivitas berburu di kebun binatang. Padahal, kompetisi yang sehat seharusnya digambarkan dengan berburu di hutan.
"Kita mencari rusa, yang satu bilang, 'kita cari harimau', yang satu bilang, 'cari gajah'. Di mana kita berburu? Kita langsung asosiasi kita berpikir berburu di hutan. Dia bilang, 'tidak, itu sudah tidak laku lagi, yang paling efektif itu berburu di kebun binatang'," papar Surya.
"Kita tinggal pilih. Pilih harimau sudah pasti dapat, gajah ada. Kalau kompetisi ibarat berburu di kebun binatang, sudah enggak indah lagi itu kompetisinya," tandasnya. (Tri)
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menilai munculnya wacana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029 hal yang wajar.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved