Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh dinilai telah menangkap keprihatinan publik terhadap realitas seputar pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024. Dengan analogi 'berburu di kebun binatang', Surya disebut sedang mengungkap tak ada lagi ruang kebebasan yang luas.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan, pencalonan pada kontestasi pilkada seharusnya dimaknai dengan adanya ruang kebebasan yang luas layaknya hutan sebagaimana yang disebut Surya. Namun, saat ini yang terjadi justru partai politik seperti berburu dalam sebuah kebun binatang.
"Tak ada ruang kebebasan karena sudah dikerangkeng semua," kata Lili kepada Media Indonesia menanggapi pernyataan Surya, Senin (12/8).
Baca juga : Surya Paloh Harap Pilkada 2024 Adil: Analogikan Seperti Berburu, Tak Indah Jika di Kebun Binatang
Baginya, analogi yang dipaparkan Surya menjadi keprihatinan publik. Pasalnya, pilkada yang dipilih secara terbuka oleh masyarakat pada kenyataannya tetap menjadi permainan segelintir elite. Hal itu, sambung Lili, tak ubahnya dengan mekanisme pilkada terdahulu yang dipilih oleh DPRD lewat ruang tertutup.
"Ketika kemudian diubah menjadi pemilihan langsung yang bersifat terbuka dan kompetitif, dalam implementasinya ternyata tertutup juga, direkayasa oleh segelintir elite oligarki," terang Lili.
Dengan demikian, Lili menyebut pilkada secara langsung yang dimulai pada 2005 lalu tak lagi sepenuhnya terbuka. Sebab, dalam praktiknya, tetap direkayasa sedemikian rupa. Oleh karena itu, ia mengatakan masyarakat sebagai pemilih hanya menjadi penonton saja.
Baca juga : Bertemu Surya Paloh, Jadi Ini yang Diperoleh Kaesang
"Rakyat pemilik kedaulatan hanya menjadi penonton, tidak bisa berbuat apa-apa," pungkasnya.
Surya sendiri menekankan pentingnya menjunjung tinggi perlakuan yang adil bagi seluruh pihak pada Pilkada 2024. Sebagaimana lazimnya kompetisi, Surya mengatakan pilkada tidak akan terasa indah jika para calon kepala daerahnya sudah ditentkan oleh pihak tertentu sejak awal.
Ia menganalogikan pencalonan kepala daerah kekinian dengan aktivitas berburu di kebun binatang. Padahal, kompetisi yang sehat seharusnya digambarkan dengan berburu di hutan.
"Kita mencari rusa, yang satu bilang, 'kita cari harimau', yang satu bilang, 'cari gajah'. Di mana kita berburu? Kita langsung asosiasi kita berpikir berburu di hutan. Dia bilang, 'tidak, itu sudah tidak laku lagi, yang paling efektif itu berburu di kebun binatang'," papar Surya.
"Kita tinggal pilih. Pilih harimau sudah pasti dapat, gajah ada. Kalau kompetisi ibarat berburu di kebun binatang, sudah enggak indah lagi itu kompetisinya," tandasnya. (Tri)
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved