Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh dinilai telah menangkap keprihatinan publik terhadap realitas seputar pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024. Dengan analogi 'berburu di kebun binatang', Surya disebut sedang mengungkap tak ada lagi ruang kebebasan yang luas.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan, pencalonan pada kontestasi pilkada seharusnya dimaknai dengan adanya ruang kebebasan yang luas layaknya hutan sebagaimana yang disebut Surya. Namun, saat ini yang terjadi justru partai politik seperti berburu dalam sebuah kebun binatang.
"Tak ada ruang kebebasan karena sudah dikerangkeng semua," kata Lili kepada Media Indonesia menanggapi pernyataan Surya, Senin (12/8).
Baca juga : Surya Paloh Harap Pilkada 2024 Adil: Analogikan Seperti Berburu, Tak Indah Jika di Kebun Binatang
Baginya, analogi yang dipaparkan Surya menjadi keprihatinan publik. Pasalnya, pilkada yang dipilih secara terbuka oleh masyarakat pada kenyataannya tetap menjadi permainan segelintir elite. Hal itu, sambung Lili, tak ubahnya dengan mekanisme pilkada terdahulu yang dipilih oleh DPRD lewat ruang tertutup.
"Ketika kemudian diubah menjadi pemilihan langsung yang bersifat terbuka dan kompetitif, dalam implementasinya ternyata tertutup juga, direkayasa oleh segelintir elite oligarki," terang Lili.
Dengan demikian, Lili menyebut pilkada secara langsung yang dimulai pada 2005 lalu tak lagi sepenuhnya terbuka. Sebab, dalam praktiknya, tetap direkayasa sedemikian rupa. Oleh karena itu, ia mengatakan masyarakat sebagai pemilih hanya menjadi penonton saja.
Baca juga : Bertemu Surya Paloh, Jadi Ini yang Diperoleh Kaesang
"Rakyat pemilik kedaulatan hanya menjadi penonton, tidak bisa berbuat apa-apa," pungkasnya.
Surya sendiri menekankan pentingnya menjunjung tinggi perlakuan yang adil bagi seluruh pihak pada Pilkada 2024. Sebagaimana lazimnya kompetisi, Surya mengatakan pilkada tidak akan terasa indah jika para calon kepala daerahnya sudah ditentkan oleh pihak tertentu sejak awal.
Ia menganalogikan pencalonan kepala daerah kekinian dengan aktivitas berburu di kebun binatang. Padahal, kompetisi yang sehat seharusnya digambarkan dengan berburu di hutan.
"Kita mencari rusa, yang satu bilang, 'kita cari harimau', yang satu bilang, 'cari gajah'. Di mana kita berburu? Kita langsung asosiasi kita berpikir berburu di hutan. Dia bilang, 'tidak, itu sudah tidak laku lagi, yang paling efektif itu berburu di kebun binatang'," papar Surya.
"Kita tinggal pilih. Pilih harimau sudah pasti dapat, gajah ada. Kalau kompetisi ibarat berburu di kebun binatang, sudah enggak indah lagi itu kompetisinya," tandasnya. (Tri)
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Hinca mengatakan tetap menghormati usulan Cak Imin. Namun, Partai Demorkat tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.
Bima Arya Sugiarto menilai bahwa keserentakan pemilu dan pilkada memberikan banyak manfaat dalam hal perencanaan anggaran.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved