Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh dinilai telah menangkap keprihatinan publik terhadap realitas seputar pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024. Dengan analogi 'berburu di kebun binatang', Surya disebut sedang mengungkap tak ada lagi ruang kebebasan yang luas.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan, pencalonan pada kontestasi pilkada seharusnya dimaknai dengan adanya ruang kebebasan yang luas layaknya hutan sebagaimana yang disebut Surya. Namun, saat ini yang terjadi justru partai politik seperti berburu dalam sebuah kebun binatang.
"Tak ada ruang kebebasan karena sudah dikerangkeng semua," kata Lili kepada Media Indonesia menanggapi pernyataan Surya, Senin (12/8).
Baca juga : Surya Paloh Harap Pilkada 2024 Adil: Analogikan Seperti Berburu, Tak Indah Jika di Kebun Binatang
Baginya, analogi yang dipaparkan Surya menjadi keprihatinan publik. Pasalnya, pilkada yang dipilih secara terbuka oleh masyarakat pada kenyataannya tetap menjadi permainan segelintir elite. Hal itu, sambung Lili, tak ubahnya dengan mekanisme pilkada terdahulu yang dipilih oleh DPRD lewat ruang tertutup.
"Ketika kemudian diubah menjadi pemilihan langsung yang bersifat terbuka dan kompetitif, dalam implementasinya ternyata tertutup juga, direkayasa oleh segelintir elite oligarki," terang Lili.
Dengan demikian, Lili menyebut pilkada secara langsung yang dimulai pada 2005 lalu tak lagi sepenuhnya terbuka. Sebab, dalam praktiknya, tetap direkayasa sedemikian rupa. Oleh karena itu, ia mengatakan masyarakat sebagai pemilih hanya menjadi penonton saja.
Baca juga : Bertemu Surya Paloh, Jadi Ini yang Diperoleh Kaesang
"Rakyat pemilik kedaulatan hanya menjadi penonton, tidak bisa berbuat apa-apa," pungkasnya.
Surya sendiri menekankan pentingnya menjunjung tinggi perlakuan yang adil bagi seluruh pihak pada Pilkada 2024. Sebagaimana lazimnya kompetisi, Surya mengatakan pilkada tidak akan terasa indah jika para calon kepala daerahnya sudah ditentkan oleh pihak tertentu sejak awal.
Ia menganalogikan pencalonan kepala daerah kekinian dengan aktivitas berburu di kebun binatang. Padahal, kompetisi yang sehat seharusnya digambarkan dengan berburu di hutan.
"Kita mencari rusa, yang satu bilang, 'kita cari harimau', yang satu bilang, 'cari gajah'. Di mana kita berburu? Kita langsung asosiasi kita berpikir berburu di hutan. Dia bilang, 'tidak, itu sudah tidak laku lagi, yang paling efektif itu berburu di kebun binatang'," papar Surya.
"Kita tinggal pilih. Pilih harimau sudah pasti dapat, gajah ada. Kalau kompetisi ibarat berburu di kebun binatang, sudah enggak indah lagi itu kompetisinya," tandasnya. (Tri)
Program Bestari besutan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mulai tuai hasil. Dua pemuda resmi bekerja sebagai barista profesional di Arab Saudi. Simak kisahnya!
Bisa jadi kata cemooh berasal dari kata ini; atau setidaknya memiliki nalar dan rasa yang sebangun.
Kegiatan ini menandai dimulainya Safari Ramadan Partai NasDem sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi dan silaturahmi kader dengan masyarakat.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Surya Paloh menekankan pentingnya menjaga dan memperkuat silaturahmi bagu seluruh elemen bangsa. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Buka Puasa Bersama Partai NasDem
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved