Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh dinilai telah menangkap keprihatinan publik terhadap realitas seputar pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024. Dengan analogi 'berburu di kebun binatang', Surya disebut sedang mengungkap tak ada lagi ruang kebebasan yang luas.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan, pencalonan pada kontestasi pilkada seharusnya dimaknai dengan adanya ruang kebebasan yang luas layaknya hutan sebagaimana yang disebut Surya. Namun, saat ini yang terjadi justru partai politik seperti berburu dalam sebuah kebun binatang.
"Tak ada ruang kebebasan karena sudah dikerangkeng semua," kata Lili kepada Media Indonesia menanggapi pernyataan Surya, Senin (12/8).
Baca juga : Surya Paloh Harap Pilkada 2024 Adil: Analogikan Seperti Berburu, Tak Indah Jika di Kebun Binatang
Baginya, analogi yang dipaparkan Surya menjadi keprihatinan publik. Pasalnya, pilkada yang dipilih secara terbuka oleh masyarakat pada kenyataannya tetap menjadi permainan segelintir elite. Hal itu, sambung Lili, tak ubahnya dengan mekanisme pilkada terdahulu yang dipilih oleh DPRD lewat ruang tertutup.
"Ketika kemudian diubah menjadi pemilihan langsung yang bersifat terbuka dan kompetitif, dalam implementasinya ternyata tertutup juga, direkayasa oleh segelintir elite oligarki," terang Lili.
Dengan demikian, Lili menyebut pilkada secara langsung yang dimulai pada 2005 lalu tak lagi sepenuhnya terbuka. Sebab, dalam praktiknya, tetap direkayasa sedemikian rupa. Oleh karena itu, ia mengatakan masyarakat sebagai pemilih hanya menjadi penonton saja.
Baca juga : Bertemu Surya Paloh, Jadi Ini yang Diperoleh Kaesang
"Rakyat pemilik kedaulatan hanya menjadi penonton, tidak bisa berbuat apa-apa," pungkasnya.
Surya sendiri menekankan pentingnya menjunjung tinggi perlakuan yang adil bagi seluruh pihak pada Pilkada 2024. Sebagaimana lazimnya kompetisi, Surya mengatakan pilkada tidak akan terasa indah jika para calon kepala daerahnya sudah ditentkan oleh pihak tertentu sejak awal.
Ia menganalogikan pencalonan kepala daerah kekinian dengan aktivitas berburu di kebun binatang. Padahal, kompetisi yang sehat seharusnya digambarkan dengan berburu di hutan.
"Kita mencari rusa, yang satu bilang, 'kita cari harimau', yang satu bilang, 'cari gajah'. Di mana kita berburu? Kita langsung asosiasi kita berpikir berburu di hutan. Dia bilang, 'tidak, itu sudah tidak laku lagi, yang paling efektif itu berburu di kebun binatang'," papar Surya.
"Kita tinggal pilih. Pilih harimau sudah pasti dapat, gajah ada. Kalau kompetisi ibarat berburu di kebun binatang, sudah enggak indah lagi itu kompetisinya," tandasnya. (Tri)
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
Upacara militer sebagai penghormatan terakhir kepada Alm. Mayjen (Purn) I Gusti Kompang (IGK) Manila di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Partai NasDem DPR RI menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai prioritas utama
Bendahara Umum Partai NasDem itu mengatakan memberantas beking tambang ilegal tersebut hal mudah. Aparat penegak hukum (APH) bisa langsung menangkap.
Faktor pertama kenaikan PBB adalah semakin tidak terbendungnya pola politik transaksional dan politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved