Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
JARINGAN Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) berencana menggelar rembuk kebangsaan bertajuk Kembali ke Jalan Denokrasi Sejati. Inisiator gelaran ini, Sirra Praynua mengatakan acara tersebut merupakan upaya untuk merumuskan isu-isu kebangsaan dan mencari solusi untuk membangun serta memperkuat pelembagaan demokrasi sejati.
"ProDEM sebagai bagian dari kekuatan prodemokrasi, yang secara historis telah berkontribusi besar dalam menumbangkan rezim Orde Baru, memandang perlu untuk memanggil kembali para senator ProDEM untuk duduk bersama dalam rembuk kebangsaan," kata Sirra di Hotel Kaisar, Jakarta, Senin (12/8).
Selain Sirra, inisiator rembuk kebangsaan ProDem, Ultra Syahbunan, menegaskan bahwa acara ini bakal dihadiri 99 anggota senator ProDem. Mereka nantinya akan membahas sejumlah isu kebangsaan yang berkembang dewasa ini.
Baca juga : PDIP Kritik Langkah Politik Jokowi
"Peserta rembuk kebangsaan ini terdiri dari 99 anggota senantor ProDEM, yang akan berdiskusi guna merumuskan isu-isu kebangsaan dan mencari solusi untuk membangun serta memperkuat pelembagaan demokrasi sejati bagi kemajuan, keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," tegas Ultra.
Aktivis ProDem, Arwin Lubis, lebih jauh menjelaskan bahwa kondisi demokrasi kekinian menjadi perhatian khusus bagi ProDem. Pasalnya, cita-cita reformasi yang dulu diimpikan hadir tak seperti yang diharapkan.
Namun dalam perjalanannya, sambung dia, cita-cita reformasi tenyata masih jauh dari harapan. Jauh api dari panggang. Cita-cita reformasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan semakin miris, karena reformasi telah nyata-nyata dibajak dan dimanipulasi oleh kekuasaan.
"Akibatnya, tujuan dan cita-cita sejati untuk membangun bangsa dan negara yang adil, makmur dan sejahtera, yang bersendikan pada nilai-nilai K]konstitusi berkeadilan, tak kunjung sampai," tukas dia. (I-2)
FPIR mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang bertujuan memecah belah solidaritas antarlembaga keamanan
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan kekuatan Indonesia bertumpu pada kerukunan yang terus dipelihara di tengah masyarakat.
Guru Besar UNJ, Abdul Haris Fatgehipon, menegaskan perlunya rekonstruksi gerakan kebangsaan dengan menempatkan pemuda sebagai aktor utama.
pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama merupakan langkah strategis dan visioner dalam arsitektur kebijakan pendidikan nasional.
Pemutaran film Believe yang mengangkat kisah hidup Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dimanfaatkan sebagai sarana membangun kebangsaan dan nasionalisme.
Di tengah dinamika kebangsaan yang kerap diwarnai ketegangan antara identitas agama dan tenun pluralitas, sebuah pertanyaan fundamental layak kita ajukan kembali.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved