Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
JARINGAN Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) berencana menggelar rembuk kebangsaan bertajuk Kembali ke Jalan Denokrasi Sejati. Inisiator gelaran ini, Sirra Praynua mengatakan acara tersebut merupakan upaya untuk merumuskan isu-isu kebangsaan dan mencari solusi untuk membangun serta memperkuat pelembagaan demokrasi sejati.
"ProDEM sebagai bagian dari kekuatan prodemokrasi, yang secara historis telah berkontribusi besar dalam menumbangkan rezim Orde Baru, memandang perlu untuk memanggil kembali para senator ProDEM untuk duduk bersama dalam rembuk kebangsaan," kata Sirra di Hotel Kaisar, Jakarta, Senin (12/8).
Selain Sirra, inisiator rembuk kebangsaan ProDem, Ultra Syahbunan, menegaskan bahwa acara ini bakal dihadiri 99 anggota senator ProDem. Mereka nantinya akan membahas sejumlah isu kebangsaan yang berkembang dewasa ini.
Baca juga : PDIP Kritik Langkah Politik Jokowi
"Peserta rembuk kebangsaan ini terdiri dari 99 anggota senantor ProDEM, yang akan berdiskusi guna merumuskan isu-isu kebangsaan dan mencari solusi untuk membangun serta memperkuat pelembagaan demokrasi sejati bagi kemajuan, keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," tegas Ultra.
Aktivis ProDem, Arwin Lubis, lebih jauh menjelaskan bahwa kondisi demokrasi kekinian menjadi perhatian khusus bagi ProDem. Pasalnya, cita-cita reformasi yang dulu diimpikan hadir tak seperti yang diharapkan.
Namun dalam perjalanannya, sambung dia, cita-cita reformasi tenyata masih jauh dari harapan. Jauh api dari panggang. Cita-cita reformasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan semakin miris, karena reformasi telah nyata-nyata dibajak dan dimanipulasi oleh kekuasaan.
"Akibatnya, tujuan dan cita-cita sejati untuk membangun bangsa dan negara yang adil, makmur dan sejahtera, yang bersendikan pada nilai-nilai K]konstitusi berkeadilan, tak kunjung sampai," tukas dia. (I-2)
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Seluruh masukan dari elemen masyarakat akan diakomodasi dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III untuk mempercepat pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.
Komite Reformasi Polri berharap pembenahan Korps Bhayangkara tidak bersifat temporer
Mekanisme baru ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum dan efisiensi waktu dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
Penyesuaian institusional yang mendasar akan mampu memulihkan dan menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan.
Reputasi institusi kepolisian kerap meningkat pada momen tertentu, namun bisa menurun drastis ketika muncul kasus yang menyentuh rasa keadilan publik.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan kekuatan Indonesia bertumpu pada kerukunan yang terus dipelihara di tengah masyarakat.
Guru Besar UNJ, Abdul Haris Fatgehipon, menegaskan perlunya rekonstruksi gerakan kebangsaan dengan menempatkan pemuda sebagai aktor utama.
pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama merupakan langkah strategis dan visioner dalam arsitektur kebijakan pendidikan nasional.
Pemutaran film Believe yang mengangkat kisah hidup Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dimanfaatkan sebagai sarana membangun kebangsaan dan nasionalisme.
Di tengah dinamika kebangsaan yang kerap diwarnai ketegangan antara identitas agama dan tenun pluralitas, sebuah pertanyaan fundamental layak kita ajukan kembali.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved