Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
JARINGAN Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) berencana menggelar rembuk kebangsaan bertajuk Kembali ke Jalan Denokrasi Sejati. Inisiator gelaran ini, Sirra Praynua mengatakan acara tersebut merupakan upaya untuk merumuskan isu-isu kebangsaan dan mencari solusi untuk membangun serta memperkuat pelembagaan demokrasi sejati.
"ProDEM sebagai bagian dari kekuatan prodemokrasi, yang secara historis telah berkontribusi besar dalam menumbangkan rezim Orde Baru, memandang perlu untuk memanggil kembali para senator ProDEM untuk duduk bersama dalam rembuk kebangsaan," kata Sirra di Hotel Kaisar, Jakarta, Senin (12/8).
Selain Sirra, inisiator rembuk kebangsaan ProDem, Ultra Syahbunan, menegaskan bahwa acara ini bakal dihadiri 99 anggota senator ProDem. Mereka nantinya akan membahas sejumlah isu kebangsaan yang berkembang dewasa ini.
Baca juga : PDIP Kritik Langkah Politik Jokowi
"Peserta rembuk kebangsaan ini terdiri dari 99 anggota senantor ProDEM, yang akan berdiskusi guna merumuskan isu-isu kebangsaan dan mencari solusi untuk membangun serta memperkuat pelembagaan demokrasi sejati bagi kemajuan, keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," tegas Ultra.
Aktivis ProDem, Arwin Lubis, lebih jauh menjelaskan bahwa kondisi demokrasi kekinian menjadi perhatian khusus bagi ProDem. Pasalnya, cita-cita reformasi yang dulu diimpikan hadir tak seperti yang diharapkan.
Namun dalam perjalanannya, sambung dia, cita-cita reformasi tenyata masih jauh dari harapan. Jauh api dari panggang. Cita-cita reformasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan semakin miris, karena reformasi telah nyata-nyata dibajak dan dimanipulasi oleh kekuasaan.
"Akibatnya, tujuan dan cita-cita sejati untuk membangun bangsa dan negara yang adil, makmur dan sejahtera, yang bersendikan pada nilai-nilai K]konstitusi berkeadilan, tak kunjung sampai," tukas dia. (I-2)
Sistem pemilihan langsung merupakan hasil dari perjuangan reformasi dan tidak semestinya dihapus begitu saja.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Aktivis 1998 dari berbagai kelompok dan daerah akan menggelar Sarasehan Aktivis Lintas Generasi, pada Rabu 21 Mei 2025.
Pemutaran film Believe yang mengangkat kisah hidup Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dimanfaatkan sebagai sarana membangun kebangsaan dan nasionalisme.
Di tengah dinamika kebangsaan yang kerap diwarnai ketegangan antara identitas agama dan tenun pluralitas, sebuah pertanyaan fundamental layak kita ajukan kembali.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengungkapkan Magelang Kebangsaan Fun Run 2025 bukan sekadarperlombaan lari, tetapi Jadi Simbol Persatuan dan Semangat Pancasila
SEBANYAK tujuh pemuda-pemudi purna paskibraka terpilih dilantik dan dikukuhkan sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Yogyakarta untuk masa jabatan 2025–2029
BPIP dan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menggelar diskusi bertajuk “Aktualisasi Nilai Ketuhanan dan Kebangsaan dalam Menjaga Moderasi Beragama di Indonesia”. Edukasi Pancasila
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved