Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa masalah yang terjadi dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) merupakan masalah keluarga.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU, Ulil Abshar Abdalla. "Ini masalah antarsaudara dalam keluarga, enggak usah khawatir. Enggak ada yang serius," kata Ulil di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, hari ini.
Pernyataan Ulil makin mengukuhkan pendapat pengamat politik Muhammad AS Hikam yang menyebut masalah antara PBNU dan DPP PKB sebenarnya hanya terjadi di level oknum para elite saja, bukan pada tataran lembaga. Ulil meminta semua pihak tak perlu mengkhawatirkan masalah yang terjadi antarkedua lembaga tersebut.
"Ini adalah masalah internal keluarga ya, insya Allah akan selesai pada waktunya," ujarnya.
Ulil juga mengomentari rencana Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang ingin menjadi juru damai antara PBNU dan PKB. Keinginan itu disampaikan langsung oleh Ma'ruf saat berkunjung ke Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (7/8). "Yah kita tunggu saja perkembangannya," kata Ulil. (P-2)
Tragedi Mei 1998 merupakan peristiwa berdarah yang tidak hanya menewaskan banyak warga sipil, tetapi juga menyisakan luka mendalam bagi perempuan-perempuan.
Total pemerasan dalam kasus ini menyentuh Rp53 miliar. Namun, kata Budi, angka itu baru terdeteksi dari 2019. KPK menduga permainan kotor itu terjadi dari 2012.
Dukungan terbuka Indonesia akan memperkuat posisi Palestina di mata internasional.
Semakin siang jumlah pelayat dari mukai kalangan santri, ulama, pejabat hingga warga umum terus berjubel di kediaman anggota DPR tiga periode itu.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid merespon soal pernyataan dua menteri Prabowo Subianto yang menyebut Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai bos.
Fraksi PKB DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, persetujuan itu dibarengi dengan enam syarat.
Erma menilai bawa Perpres tersebut juga mereplikasi pendekatan formalistik, hanya pendekatan formalistik tanpa menemukan akar persoalan.
Menurutnya, mereka tersebut berada di luar struktur Danantara sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan.
Tessa mengatakan, Setyo mewakili instansi dalam BPI Danantara. Sehingga, semua keputusan di sana berdasarkan pertimbangan KPK.
KOORDINATOR Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mendukung pemisahan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari Kemendagri
MK memperkuat sistem persidangan dengan adanya pembagian seluruh perkara ke berbagai panel dengan pengawasan Majelis Kehormatan MK (MKMK).
Belum terunggahnya dokumen tersebut juga menyebabkan Perludem belum bisa melakukan pemetaan terkait potensi konflik kepentingan pada sidang PHP-kada ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved