Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa masalah yang terjadi dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) merupakan masalah keluarga.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU, Ulil Abshar Abdalla. "Ini masalah antarsaudara dalam keluarga, enggak usah khawatir. Enggak ada yang serius," kata Ulil di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, hari ini.
Pernyataan Ulil makin mengukuhkan pendapat pengamat politik Muhammad AS Hikam yang menyebut masalah antara PBNU dan DPP PKB sebenarnya hanya terjadi di level oknum para elite saja, bukan pada tataran lembaga. Ulil meminta semua pihak tak perlu mengkhawatirkan masalah yang terjadi antarkedua lembaga tersebut.
"Ini adalah masalah internal keluarga ya, insya Allah akan selesai pada waktunya," ujarnya.
Ulil juga mengomentari rencana Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang ingin menjadi juru damai antara PBNU dan PKB. Keinginan itu disampaikan langsung oleh Ma'ruf saat berkunjung ke Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (7/8). "Yah kita tunggu saja perkembangannya," kata Ulil. (P-2)
Sebuah mobil yang terparkir di posko caleg DPR RI asal PKB dibakar orang tidak dikenal pada Sabtu (17/2) malam.
Pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Cianjur dibuka selama 7 hari terhitung 16-22 April 2024.
Nota kesepahaman ditandatangai Ketua NasDem Kabupaten Bandung H Agus Yasmin dan Ketua DPD PKB Kabupaten Bandung HM Dadang Supriatna.
Dadang Supriatna mengatakan DPP PKB memberikan mandat kepada dirinya untuk melakukan langkah dan ikhtiar menjelang pilkada 2024
Sudah ada 5 bakal calon wakil bupati yang mengambil formulir pendaftaran ke DPC PKB Kabupaten Bandung
Menurut TGIPF, salah satu persoalan besar dari federasi ialah pemilik klub bola yang juga menjadi pengurus PSSI atau Komite Eksekutif (Exco) PSSI.
Mundurnya putra kandung Ketua Umum PSSI Erick Thohir itu dapat menghilangkan potensi konflik kepentingan antara PSSI dan klub sepak bola di Tanah Air.
Ninis menyoroti adanya hakim MK Anwar Usman yang dikabarkan tetap turut menyidangkan sengketa Pilkada 2024. Diketahui, Anwar Usman merupakan paman dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) harus bersikap transparan dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan saat menangani ratusan laporan sengketa hasil Pilkada 2024.
JURU Bicara Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Enny Nurbaningsih, memastikan sidang gugatan sengketa hasil Pilkada 2024 akan berjalan profesional tanpa adanya konflik kepentingan
Belum terunggahnya dokumen tersebut juga menyebabkan Perludem belum bisa melakukan pemetaan terkait potensi konflik kepentingan pada sidang PHP-kada ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved