Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa masalah yang terjadi dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) merupakan masalah keluarga.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU, Ulil Abshar Abdalla. "Ini masalah antarsaudara dalam keluarga, enggak usah khawatir. Enggak ada yang serius," kata Ulil di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, hari ini.
Pernyataan Ulil makin mengukuhkan pendapat pengamat politik Muhammad AS Hikam yang menyebut masalah antara PBNU dan DPP PKB sebenarnya hanya terjadi di level oknum para elite saja, bukan pada tataran lembaga. Ulil meminta semua pihak tak perlu mengkhawatirkan masalah yang terjadi antarkedua lembaga tersebut.
"Ini adalah masalah internal keluarga ya, insya Allah akan selesai pada waktunya," ujarnya.
Ulil juga mengomentari rencana Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang ingin menjadi juru damai antara PBNU dan PKB. Keinginan itu disampaikan langsung oleh Ma'ruf saat berkunjung ke Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (7/8). "Yah kita tunggu saja perkembangannya," kata Ulil. (P-2)
KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Muhaimin Iskandar menilai mekanisme demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia banyak yang tidak efektif dan justru tidak produktif bagi kemajuan daerah.
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung memastikan akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
Konflik kepentingan kerap menjadi penyebab korupsi pada sejumlah kasus.
KPK mengategorikan konflik kepentingan sebagai niat jahat dalam tindak pidana korupsi.
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Pemerintah akan menargetkan pembuatan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.
Erma menilai bawa Perpres tersebut juga mereplikasi pendekatan formalistik, hanya pendekatan formalistik tanpa menemukan akar persoalan.
Menurutnya, mereka tersebut berada di luar struktur Danantara sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved