NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Kepastian Pembangunan IKN Akan Dibahas Intensif Pemerintah Baru dan DPR

Sri Utami

06/8/2024 20:28

Kepastian Pembangunan IKN Akan Dibahas Intensif Pemerintah Baru dan DPR — Suasana pembangunan jalan di istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan pembangunan yang memang harus dilanjutkan. Hal ini telah menjadi komitmen Prabowo sejak awal maju di laga pilpres 2024.

"Pada intinya Pak Prabowo melanjutkan pembangunan yang harus dilanjutkan," ujarnya, hari ini.

Keberlanjutan pembangunan memang tidak bisa dilepaskan dari penganggaran yang kita miliki. Ini akan dibicarakan secara intensif bersama DPR.

"Pembahasan perspektif anggaran tidak terlepas dengan DPR. Kita lihat ke depan karena target pembanguan tentu kan dibicarakan secara intensif. Tapi harus ada keberlanjutan yang penting bagi bangsa," ungkapnya.

Sebelummya Kepala Staf Presiden, Moeldoko mengatakan besaran anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menggunakan asas fleksibilitas. Artinya, besaran anggaran akan bergantung pada kebutuhan dan prioritas pemerintah. (Sru/P-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain

Berita Lainnya

Banggar akan Bahas Lebih Detail Anggaran Pendidikan
17/8/2025 20:42
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
Banggar Belum Lihat Detail RAPBN
17/8/2025 18:07
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen Butuh Investasi Cepat dan Belanja Efektif
16/8/2025 13:46
KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai target pertumbuhan ekonomi 5,4% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Indef Sebut Postur RAPBN 2026 Refleksikan Optimisme yang Terukur
15/8/2025 22:45
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyebut postur RAPBN 2026 secara umum merefleksikan optimisme.
Anggaran Pendidikan RAPBN 2026 Capai Rp757,8 Triliun
15/8/2025 22:18
PEMERINTAH menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026.
Banggar Minta Pemerintah Turunkan Suku Bunga ke 6,9 Persen
27/8/2024 23:07
Pemerintah menurunkan target tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun ke 6,9 persen
Jimly Asshiddiqie: Reformasi Polri tak Bisa Instan, 30 Aturan Internal Perlu Dibahas
09/2/2026 16:46
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Soroti Penghapusan 11 Juta Peserta PBI BPJS, Minta Penonaktifan tak Mendadak
09/2/2026 16:42
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR Pastikan Layanan Kesehatan PBI BPJS Tetap Aktif, Pemerintah Tanggung Iuran 3 Bulan
09/2/2026 16:37
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Ruang UMKM di PIK 2 Baru Terisi 9 Persen, DPR RI Geram
07/2/2026 18:16
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
OTT Kepala KPP Madya Banjarmasin, DPR: Pajak dan Bea Cukai Masih Jadi Lahan Korupsi
06/2/2026 16:50
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
DPR Pastikan Operasional Hulu Migas PGN Saka Patuhi Regulasi
06/2/2026 15:41
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.

LOAD MORE

Opini

Diplomasi Simbolik dan Ilusi Peran Moral Indonesia
09/2/2026 14:42
Membangun Ekosistem Haji-Umrah Tangguh
09/2/2026 14:32
Merawat Optimisme Bangsa
09/2/2026 14:12

LOAD MORE

Kolom Pakar

Kompromi Bersyarat Prabowo-Ormas Islam
09/2/2026 05:00
Memulihkan Kepercayaan Pelaku Pasar
02/2/2026 05:00
Dingin Davos, Hangat Harapan: Prabowo-nomics dan Pembangunan Manusia
26/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved