Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Johan Budi lolos tahapan seleksi administrasi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Johan berencana mundur dari wakil rakyat serta kader PDIP.
"Saya berencana mundur dari DPR dan Partai PDI P, tapi perlu proses pengunduran diri. Paling tidak sebelum proses seleksi di Pansel Capim KPK selesai," kata Johan saat dikonfirmasi, Rabu, (24/7).
Johan mengatakan bahwa ia akan mengajukan pengunduran diri ke pimpinan DPR. Lalu, dilanjutkan ke PDIP.
Baca juga : Ada Johan Budi dan Sudirman Said, 318 Orang Dinyatakan Lolos Seleksi Capim KPK dan Dewas
"Pertama surat ke pimpinan DPR dulu. Baru nanti terakhir ke partai. Soalnya mundur dari DPR kan perlu proses," ujar eks juru bicara KPK itu.
Sebanyak 318 orang lolos dalam pemilihan seleksi administrasi capim dan Dewas KPK. Seleksi ini merupakan tahapan awal.
"Sebanyak 236 orang untuk calon pimpinan KPK dan sebanyak 146 orang untuk calon Dewan Pengawas KPK," tulis pengumuman Pansel Capim KPK dikutip pada Rabu, 24 Juli 2024.
Sebanyak 221 orang capim KPK berjenis kelamin laki-laki. Kemudian, 15 sisanya berjenis kelamin perempuan.
Lalu, sebanyak 130 orang calon anggota Dewas KPK berjenis kelamin laki-laki. 16 sisanya berjenis kelamin perempuan. (Z-8)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap untuk mengusut dugaan praktik suap atau gratifikasi terkait penanganan warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved