Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Johan Budi lolos tahapan seleksi administrasi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Johan berencana mundur dari wakil rakyat serta kader PDIP.
"Saya berencana mundur dari DPR dan Partai PDI P, tapi perlu proses pengunduran diri. Paling tidak sebelum proses seleksi di Pansel Capim KPK selesai," kata Johan saat dikonfirmasi, Rabu, (24/7).
Johan mengatakan bahwa ia akan mengajukan pengunduran diri ke pimpinan DPR. Lalu, dilanjutkan ke PDIP.
Baca juga : Ada Johan Budi dan Sudirman Said, 318 Orang Dinyatakan Lolos Seleksi Capim KPK dan Dewas
"Pertama surat ke pimpinan DPR dulu. Baru nanti terakhir ke partai. Soalnya mundur dari DPR kan perlu proses," ujar eks juru bicara KPK itu.
Sebanyak 318 orang lolos dalam pemilihan seleksi administrasi capim dan Dewas KPK. Seleksi ini merupakan tahapan awal.
"Sebanyak 236 orang untuk calon pimpinan KPK dan sebanyak 146 orang untuk calon Dewan Pengawas KPK," tulis pengumuman Pansel Capim KPK dikutip pada Rabu, 24 Juli 2024.
Sebanyak 221 orang capim KPK berjenis kelamin laki-laki. Kemudian, 15 sisanya berjenis kelamin perempuan.
Lalu, sebanyak 130 orang calon anggota Dewas KPK berjenis kelamin laki-laki. 16 sisanya berjenis kelamin perempuan. (Z-8)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa (caperdes).
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
KOMISi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Maidi (MD) sebagai tersangka, bersama dua orang lainnya, usai operasi tangkap tangan (OTT).
Mereka terjerat kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR. KPK juga mengendus adanya penerimaan gratifikasi lainnya di Kota Madiun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologi penangkapan Bupati Pati Sudewo (SDW). Bupati Pati Sudewo itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved