Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Johan Budi lolos tahapan seleksi administrasi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Johan berencana mundur dari wakil rakyat serta kader PDIP.
"Saya berencana mundur dari DPR dan Partai PDI P, tapi perlu proses pengunduran diri. Paling tidak sebelum proses seleksi di Pansel Capim KPK selesai," kata Johan saat dikonfirmasi, Rabu, (24/7).
Johan mengatakan bahwa ia akan mengajukan pengunduran diri ke pimpinan DPR. Lalu, dilanjutkan ke PDIP.
Baca juga : Ada Johan Budi dan Sudirman Said, 318 Orang Dinyatakan Lolos Seleksi Capim KPK dan Dewas
"Pertama surat ke pimpinan DPR dulu. Baru nanti terakhir ke partai. Soalnya mundur dari DPR kan perlu proses," ujar eks juru bicara KPK itu.
Sebanyak 318 orang lolos dalam pemilihan seleksi administrasi capim dan Dewas KPK. Seleksi ini merupakan tahapan awal.
"Sebanyak 236 orang untuk calon pimpinan KPK dan sebanyak 146 orang untuk calon Dewan Pengawas KPK," tulis pengumuman Pansel Capim KPK dikutip pada Rabu, 24 Juli 2024.
Sebanyak 221 orang capim KPK berjenis kelamin laki-laki. Kemudian, 15 sisanya berjenis kelamin perempuan.
Lalu, sebanyak 130 orang calon anggota Dewas KPK berjenis kelamin laki-laki. 16 sisanya berjenis kelamin perempuan. (Z-8)
Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan contoh konkret dari para pemimpin terkait upaya efisiensi anggaran negara.
Adapun peresmian taman tersebut juga turut dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Surat Megawati kepada Mojtaba Khamenei itu diserahkan kepada Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi.
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Herdiansyah Hamzah menilai KPK memberikan status tahanan rumah kepada eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mendegradasi marwah lembaga itu
Pengamat hukum mengkritik KPK atas pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah. Kebijakan ini dinilai tidak transparan dan memicu dugaan perlakuan khusus.
DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani (LiMA), Ray Rangkuti, mengkritik kebijakan KPK yang memberikan status tahanan rumah kepada tersangka kasus korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas.
Ketua Exponen 08, M. Damar meminta agar Dewan Pengawas KPK atau pihak berwenang lainnya segera memeriksa pejabat KPK yang mengizinkan Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah.
KPK menjamin pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah tidak akan mengganggu jalannya proses hukum kasus korupsi kuota haji 2024
JURU Bicara KPK Budi Prasetyo perubahan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah bersifat sementara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved