KPK Perlu Perketat Pengawasan Digitalisasi SPBU

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong mengawasi ketat program digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Jangan sampai terjadi kebocoran dalam program yang telah dijalankan sejak 2020 itu.

"Sebenarnya upaya mendigitalisasi itu punya tujuan yang baik, kalau dalam eksekusinya tidak ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan," kata Ketua Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Orin Gusta Andini dalam keterangan yang dikutip Selasa (16/7).

Proyek senilai Rp3,6 triliun itu sudah berjalan sejak 2020. Digitalisasi juga telah diterapkan di 5.518 SPBU.

Menurut Orin, KPK perlu menelusuri proyek tersebut. Terutama, apakah ada kerugian negara atau tidak.

Kemudian, kata dia, mendalami proses pengadaan proyek. Sebab, program itu digadang-gadang mengatasi masalah penyaluran subsidi BBM agar tepat sasaran.

"Yang utama menelusuri apakah ada dugaan kerugian keuangan negara, termasuk bisa saja bagaimana proses pengadaannya, apakah ada kejanggalan. KPK kan punya kewenangan untuk itu," ujarnya.

Pertamina bekerja sama dengan Telkom untuk melakukan operasional digitalisasi SPBU. Kerja sama bertujuan memonitoring seluruh data yang terdapat pada noozle yang sudah terpasang.

Melalui hal itu, diupayakan agar penggunaan data yang tercatat. Sehingga, dapat menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran. (P-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akmal