Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa delapan pegawai terlibat dalam aktivitas judi online. Salah satu pegawai diketahui menghabiskan uang sebesar Rp74 juta untuk bermain judi tersebut.
“Jumlah uang yang dihabiskan bervariasi, ada yang sebesar Rp100 ribu, namun yang terbesar mencapai Rp74 juta,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (9/7).
Alex menjelaskan bahwa awalnya ada 17 orang terdeteksi bermain judi online di lingkungan KPK. Namun, hanya delapan di antaranya yang merupakan pegawai KPK.
Baca juga : Keterlaluan! Pegawai KPK Terlibat Judi Online, Wapres Ma'ruf Amin Minta Sanksi Tegas
“Dari sembilan lainnya, setelah dicek di kepegawaian, ternyata bukan pegawai KPK,” kata Alex.
Alex menyebutkan bahwa para pegawai tersebut bermain judi dengan melakukan transaksi senilai ratusan ribu rupiah. Pegawai yang menghabiskan Rp74 juta tercatat telah melakukan 300 kali transaksi.
“Jumlah transaksi tersebut mencapai 300 kali, kebanyakan dalam nominal kecil seperti Rp100 ribu hingga Rp300 ribu, mungkin dilakukan saat mereka sedang iseng,” tambah Alex.
Total transaksi judi online di lingkungan KPK dilaporkan mencapai Rp111 juta. Para pegawai yang terlibat dalam judi online ini dipastikan akan diperiksa oleh inspektorat.
“Delapan pegawai yang terlibat akan ditindaklanjuti oleh inspektorat. Kami telah memerintahkan inspektorat untuk mengklarifikasi kasus ini, mengingat status mereka sebagai pegawai KPK,” jelas Alex. (Z-10)
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK menyatakan tengah mencari safe house atau rumah aman lain terkait dengan kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah mendalami laporan dugaan gratifikasi terkait penanganan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Singapura berinisial TCL.
KPK meminta Ditjen Imigrasi memperpanjang penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks Staf Khusus Isfan Abidal Aziz terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji.
Dalam pengungkapan judi online, diketahui bahwa para pelaku tidak hanya menggunakan handphone milik pribadinya. Namun bisa juga menggunakan gadget di tempat perjudian.
Pelaku diketahui memiliki utang yang menumpuk bahkan telah menggadaikan sepeda motor milik istrinya senilai Rp4 juta.
Pernyataan PPATK yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol) dipertanyakan.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan apresiasi kepada GoPay, layanan dompet digital di bawah GoTo Financial dan GoTo Group, atas kontribusinya memerangi judol.
Sepanjang 2025, PPATK menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor, meningkat 22,5% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 35,6 juta laporan.
Penurunan drastis ini, memiliki dampak sosial yang besar karena secara langsung menyelamatkan jutaan masyarakat dari kerugian finansial akibat perjudian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved