Pemain Judi Online Didominasi Masyarakat Miskin, Diduga Penerima Bansos

PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Trubus menduga mereka penerima bantuan sosial (bansos).

"Ini kebanyakan orang miskin nih saya menduga mereka itu penerima bansos. Penerima bansos itu selama ini kan ditransfer kepada kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga ini diduga diselewengkan sebagian untuk main judi online," kata Trubus kepada Medcom.id, Minggu, 7 Juli 2024.

Trubus mengatakan pemerintah tidak mengecek sampai ke pengguna bansos tersebut. Alhasil, tidak ada evaluasi. Penerima bansos yang diduga menjadikannya untuk bermain judi online terus-terusan mendapatkan bantuan.

Baca juga : Muhammadiyah Minta Pemerintah Serius Hadapi Masalah Judi Online

"Ini bagian dari sebenarnya ada unsur kelemahan pemerintah ya dalam hal menaikkan kelas orang miskin ini," ujar Trubus.

Selain itu, Trubus mengatakan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah hari ke hari semakin sulit terwujud. Sebab, kata dia, pemerintah gagal menciptakan lapangan pekerjaan.

"Ini kan masalah minimnya lapangan pekerjaan. Harusnya kalau 80 persen ini mengindikasikan, mereka harus dicarikan solusi pekerjaannya industri padat karya," ucap Trubus.

Baca juga : DPR Menilai Korban Judi Online Tidak Bisa Otomatis Mendapatkan Bansos

Menurutnya, pekerjaan padat karya itu seperti menampung bak air untuk pengairan pertanian, perkebunan yang didanai oleh pemerintah menjelang masuk musim kemarau. Dia menekankan mensejahterakan masyarakat miskin tak melulu harus memberikan bansos, melainkan diarahkan untuk berdaya.

"Saya yakin mereka orang miskin juga nggak mau nerima bansos terus. Tapi bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Jadi sifatnya itu yang padat karya, jangan yang padat modal. Kalau kita kan ngejar-ngejar investor ujung-ujungnya cuma Rp30 miliar hanya untuk tiga orang karyawannya, ini kan nggak guna untuk kita," ungkapnya.

Trubus menyinggung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai tidak prioritas. Dia menyebut pembangunan IKN tidak memikirkan masyarakat. Berbeda dengan pembangunan infrastruktur transportasi.

Baca juga : MKD Klarifikasi Para Anggota Legislatif yang Disebut Bermain Judi Online

"IKN itu kan suatu yang besar sekali akhirnya juga membawa beban APBN juga, yang menikmati sopo (siapa) kan ceritanya masyarakat miskin enggak menikmati dari 80 persen dengan adanya IKN," paparnya.

Trubus mengatakan seharusnya pemerintah memikirkan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah 3 T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Solusinya, kata dia, dengan memberikan pekerjaan. Dia mendorong pemantapan program food estate untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan begitu, kata dia, Indonesia tak lagi impor beras.

"Nah,ngapain kita impor harusnya orang miskin itu bisa dipercaya untuk menanam padi, menanam singkong yang berkaitan dengan pertanian. Kalau perlu program food estate itu dijalankan secara bener. Jadi diarahkan saja persoalan pangan," pungkas Trubus.

PPATK mencatat 3,4 juta warga Indonesia teridentifikasi bermain judi online. Dari jumlah itu, 80 persen di antaranya masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, PPATK juga menemukan sebagian besar para pemain judi online terjerat pinjaman online (pinjol). (Z-7)