Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) menyelenggarakan pelatihan tim pemenangan Pilkada 2024 gelombang ke-2. Kegiatan tersebut iikuti lebih dari 600 peserta dari 60 daerah di Indoneisa. Para peserta terdiri dari calon kepala daerah dan tim pemenangan yang telah diberi surat tugas untuk maju di Pilkada.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto menyebut PDIP adalah partai yang paling siap menghadapi Pilkada serentak 2024. Ia mengatakan, dalam pertarungan di Pilkada, perumusan strategi harus dilakukan secara serius dengan menyesuaikan konteks pada daerah masing-masing.
Setelah itu, pengorganisasian tim kampanye mulai dari relawan, tim sosial media, hingga tim yang melakukan kampanye door to door juga harus dilakukan secara terstruktur sehingga pertarungan Pilkada dapat dimenangkan.
Baca juga : PDIP Prioritaskan Andika Perkasa Calon Gubernur DKI Jakarta
"Jika bisa memenangkan Pilkada, kita semua memiliki kesempatan untuk mensejahterakan rakyat," ujar Bambang Pacul.
Adapun, Ketua Badan Pemenangan Pilkada PDIP Adian Napitupulu mengemukakan tidak ada partai politik di Indonesia yang pernah menghadapi Pilkada Serentak di 545 daerah.
Namun demikian, Adian mengeklaim pihaknya, sebagai parpol yang menjadi pemenang pemilu legislatif tiga kali berturut-turut pascareformasi, akan mampu menjadi partai yang paling siap menghadapi Pilkada serentak 2024.
"Kita masuki Pilkada dengan mentalitas pemenang. Ingat, bahwa semakin sulit medan, semakin kuat lawan, semakin keras pertempuran, semakin indah kemenangan," ujar Adian. (Z-11)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved