Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memprioritaskan mantan Panglima TNI Andika Perkasa menjadi calon gubernur DKI Jakarta.
"Yang pertama ialah di internal mulai diinventarisasi nama-nama. Prioritas pertama Pak Andika memang untuk calon gubernur DKI. Kemudian dari perkembangan berbagai situasi terkini karena PDI Perjuangan tidak bisa sendiri tentu perlu menggaet partai-partai yang ada di Jakarta," terang Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, Senin (1/7).
Said membeberkan pihaknya tak tunggal memajukan Andika. Ada Menteri Sosial Tri Rismaharini juga yang bakal dimajukan PDIP untuk Jakarta.
Baca juga : PDIP Sebut PKS Wajar Ajukan Kadernya di Pilkada Jakarta
"Kemudian kami berkomunikasi dengan berbagai partai. Akhirnya sebagaimana yang disampaikan oleh Sekjen kami Pak Hasto Kristyanto bahwa Anies juga menjadi bagian pertimbangan," ungkap Said.
Said menegaskan partainya dengan PKB serta parpol lain masih terus melakukan pembicaraan karena memang semakin banyak rekan koalisi semakin baik.
"Tingkat kebinekaan Jakarta juga tinggi. Lebih baik banyak kerja sama dengan partai politik," ujarnya. (Z-2)
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved