Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memprioritaskan mantan Panglima TNI Andika Perkasa menjadi calon gubernur DKI Jakarta.
"Yang pertama ialah di internal mulai diinventarisasi nama-nama. Prioritas pertama Pak Andika memang untuk calon gubernur DKI. Kemudian dari perkembangan berbagai situasi terkini karena PDI Perjuangan tidak bisa sendiri tentu perlu menggaet partai-partai yang ada di Jakarta," terang Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, Senin (1/7).
Said membeberkan pihaknya tak tunggal memajukan Andika. Ada Menteri Sosial Tri Rismaharini juga yang bakal dimajukan PDIP untuk Jakarta.
Baca juga : PDIP Sebut PKS Wajar Ajukan Kadernya di Pilkada Jakarta
"Kemudian kami berkomunikasi dengan berbagai partai. Akhirnya sebagaimana yang disampaikan oleh Sekjen kami Pak Hasto Kristyanto bahwa Anies juga menjadi bagian pertimbangan," ungkap Said.
Said menegaskan partainya dengan PKB serta parpol lain masih terus melakukan pembicaraan karena memang semakin banyak rekan koalisi semakin baik.
"Tingkat kebinekaan Jakarta juga tinggi. Lebih baik banyak kerja sama dengan partai politik," ujarnya. (Z-2)
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved