Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut wajar bila Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung kadernya Sohibul Iman di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.
"Jadi, menurut kami, PKS sangat wajar mengajukan kader," ucap Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/6).
"Namun apakah itu jadi calon terakhir? Belum tentu. Karena sekali lagi belum tentu maju sendiri, sama siapa sekarang sudah bekerja? Kalau kami nyebutnya kerja sama bukan koalisi, karena di sistem kami tidak ada namanya koalisi, jadi sangat wajar," tambahnya.
Baca juga : Warga Kristiani Ingin Anies Baswedan kembali Pimpin Jakarta
Eriko menegaskan PDIP akan tetap mendorong kader untuk maju ke Pilgub DKI, seperti Pramono Anung, Andika Perkasa, hingga Tri Rismaharini.
"Nah kalau untuk cawagub juga kita bisa menyiapkannya. Persyaratan dari UU Pemilu harus kita mengajukan calon dan ikut salah satu kerja sama itu. Kan begitu. Dan tidak boleh juga, "Oh kami tidak mau ikut dalam pemilu ini,' kan tidak bisa. Begitu aturannya," ucapnya.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman sebagai bakal calon Gubernur Jakarta di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024. Sohibul ditegaskan merupakan calon tunggal. "Insya Allah (calon tunggal)," kata juru bicara PKS Ahmad Mabruri saat dihubungi, Minggu, (23/6).
Mabruri tak secara tegas menyebutkan bahwa Anies Baswedan dipertimbangkan DPP PKS untuk diusung di Pilgub Jakarta. Dia hanya menekankan bahwa Presiden PKS Ahmad Syaikhu minta agar mengusung kader sendiri. (Z-2)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved