Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MAJELIS Pusat Himpunan Warga Gereja Indonesia (MP Hagai) menyampaikan bahwa warga Kristiani masih menginginkan Anies Rasyid Baswedan memimpin Jakarta. Alasannya, Anies telah membuktikan kepemimpinannya saat ia masih menjabat Gubernur Jakarta selama satu periode (lima tahun).
Pendeta Sephard Supit yang juga Pembina MP Hagai mengatakan bahwa Anies masih layak untuk memimpin Jakarta. Dia juga menyinggung berbagai persoalan yang masih ada di Jakarta dan ia ingin Anies yang dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut.
"Berangkat dari rekam jejak, apa yang sudah beliau lakukan selama 5 tahun sebelumnya secara tuntas, tidak berhenti di tengah jalan, menyelesaikan pemerintahan yang lalu. Saya kira itu menjadi semacam referensi untuk kita rindu supaya kempimpinan yang berhasil, mengayomi semua, mendatangkan kemajuan untuk kota, kebahagiaan untuk warga," ucap Supit di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (19/6).
Baca juga : PKS Pertimbangkan Gabung Koalisi Perubahan Jilid II dan PDIP di Pilgub Jakarta
"Kiranya (kepemimpinan Anies) bisa dilanjutkan di periode berikutnya. Itu alasan yang membuat tidak ada salahnya kita mendorong Pak Anies maju lagi di periode kedua ini," tambah dia.
Supit juga mengatakan bahwa Pj Gubernur Jakarta Heru Budi yang saat ini memimpin Jakarta bekerja terlalu tergopoh-gopoh. Hal itu membuat beberapa pekerjaan rumah yang ada di Jakarta tidak dapat diselesaikan dengan baik.
"Saya kira yang sudah dilakukan oleh Pj gubernur selama ini terlalu tergopoh-gopoh kalau saya mau menilai tentang hal itu. Namun kami lebih melihat yang sudah dikerjakan Pak Anies. Ada hal-hal positif yang memang diharapkan dapat diteruskan oleh Pj, tetapi realitanya masih tersendat," ungkap Supit.
Diketahui, Rabu (19/6), MP Hagai sengaja mendatangi kantor DPP PKS untuk memberi aspirasi mereka terkait pencalonan Anies Baswedan kembali untuk maju di pilkada Jakarta. Hagai berharap PKS dapat mempertimbangkan masukan itu dan mau mengusung Anies Baswedan untuk maju lagi berkompetisi di Pilkada Jakarta.
Ketua DPP PKS Bidang Kehumasan Ahmad Mabruri mengungkapkan pihaknya akan mempertimbangkan aspirasi dari MP Hagai soal pengusungan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. "Kita lihat saja, ya. Mudah-mudahan aspirasi dari Hagai bisa ditampung dan menjadi salah satu bahan dari pimpinan PKS untuk penguatan. Mudah-mudahan dengan partai lain juga sepakat. Nanti kita lihat saja keputusannya (akan usung Anies atau tidak)," kata Mabruri. (Z-2)
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved