Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
MAJELIS Pusat Himpunan Warga Gereja Indonesia (MP Hagai) menyampaikan bahwa warga Kristiani masih menginginkan Anies Rasyid Baswedan memimpin Jakarta. Alasannya, Anies telah membuktikan kepemimpinannya saat ia masih menjabat Gubernur Jakarta selama satu periode (lima tahun).
Pendeta Sephard Supit yang juga Pembina MP Hagai mengatakan bahwa Anies masih layak untuk memimpin Jakarta. Dia juga menyinggung berbagai persoalan yang masih ada di Jakarta dan ia ingin Anies yang dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut.
"Berangkat dari rekam jejak, apa yang sudah beliau lakukan selama 5 tahun sebelumnya secara tuntas, tidak berhenti di tengah jalan, menyelesaikan pemerintahan yang lalu. Saya kira itu menjadi semacam referensi untuk kita rindu supaya kempimpinan yang berhasil, mengayomi semua, mendatangkan kemajuan untuk kota, kebahagiaan untuk warga," ucap Supit di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (19/6).
Baca juga : PKS Pertimbangkan Gabung Koalisi Perubahan Jilid II dan PDIP di Pilgub Jakarta
"Kiranya (kepemimpinan Anies) bisa dilanjutkan di periode berikutnya. Itu alasan yang membuat tidak ada salahnya kita mendorong Pak Anies maju lagi di periode kedua ini," tambah dia.
Supit juga mengatakan bahwa Pj Gubernur Jakarta Heru Budi yang saat ini memimpin Jakarta bekerja terlalu tergopoh-gopoh. Hal itu membuat beberapa pekerjaan rumah yang ada di Jakarta tidak dapat diselesaikan dengan baik.
"Saya kira yang sudah dilakukan oleh Pj gubernur selama ini terlalu tergopoh-gopoh kalau saya mau menilai tentang hal itu. Namun kami lebih melihat yang sudah dikerjakan Pak Anies. Ada hal-hal positif yang memang diharapkan dapat diteruskan oleh Pj, tetapi realitanya masih tersendat," ungkap Supit.
Diketahui, Rabu (19/6), MP Hagai sengaja mendatangi kantor DPP PKS untuk memberi aspirasi mereka terkait pencalonan Anies Baswedan kembali untuk maju di pilkada Jakarta. Hagai berharap PKS dapat mempertimbangkan masukan itu dan mau mengusung Anies Baswedan untuk maju lagi berkompetisi di Pilkada Jakarta.
Ketua DPP PKS Bidang Kehumasan Ahmad Mabruri mengungkapkan pihaknya akan mempertimbangkan aspirasi dari MP Hagai soal pengusungan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. "Kita lihat saja, ya. Mudah-mudahan aspirasi dari Hagai bisa ditampung dan menjadi salah satu bahan dari pimpinan PKS untuk penguatan. Mudah-mudahan dengan partai lain juga sepakat. Nanti kita lihat saja keputusannya (akan usung Anies atau tidak)," kata Mabruri. (Z-2)
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved