Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menjadi inspektur upacara (irup) dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Bhayangkara. Dalam amanatnya, kepala negara meminta Kepolisian menyukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan menjaga netralitas.
"Sebentar lagi kita masuki tahapan Pilkada, saya minta Polri turut mendukung dan mensukseskan, jaga netralitas, jaga stabilitas dan jaga demokrasi kita agar Pilkada dapat berlangsung aman jujur dan adil," kata Jokowi di Monas, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2024.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan ucapan selamat HUT Bhayangkara kepada seluruh keluarga besar Polri di mana pun bertugas. Dia berterima kasih atas kerja keras dan pengabdian seluruh anggota Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan.
Baca juga : Demokrasi Dikoyak Kampus Bergerak
Salah satunya, pesta demokrasi Pemilu 2024 dan agenda-agenda besar pembangunan. Sehingga, kata dia, bangsa Indonesia mampu tumbuh di tengah tantangan dan ketidakpastian global.
Menurut Presiden, Polri memiliki peran sentral di masyarakat dan selalu bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahkan, dia menyebut Polri tidak ada liburnya, polri ada di mana-mana, serta tidak ada wilayah yang terlewatkan.
"Artinya, rakyat juga melihat dari dekat seluruh gerak gerik dan tindak tanduk Polri," ujarnya.
Baca juga : Presiden Berpihak, Kualitas Demokrasi dan Kepercayaan Publik Terdampak
Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang dengan beberapa survei yang menunjukkan citra Polri semakin baik. Bahkan, kata dia, menempati urutan tertinggi kedua. Menurut kepala negara, hal itu dapat disyukuri dan harus dipertahankan serta ditingkatkan.
"Dengan komunikasi publik yang baik, dengan jadi teladan, dengan membangun etika pelayanan yang berorientasi pada rakyat. Karena tantangan tidak semakin mudah bagi dari sisi geopolitik, teknologi, iklim semuanya semakin rumit dan penuh ketidakpastian," ucapnya.
Di sisi lain, Jokowi menuturkan pelaksanaan tugas Polri sangat berpengaruh terhadap ketahanan bangsa dalam menghadapi tantangan. Maka itu, ke depan dia meminta Polri semakin lincah, semakin adaptif dan memiliki cara pandang strategis, menjadi cooling system dan perekat kebinekaan, profesional dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum.
"Apalagi dalam menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan canggih, Polri harus mampu mengikuti perkembangan iptek," tutur dia.
Dalam kegiatan HUT ke-78 Bhayangkara ini hadir Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Agus Andrianto, dan pejabat utama Polri Mabes lainnya. Ada pula Panglima TNI Agus Subiyanto, para purnawirawan Polri dan TNI, anggota DPR, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat. (Z-6)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved