Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menjadi inspektur upacara (irup) dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Bhayangkara. Dalam amanatnya, kepala negara meminta Kepolisian menyukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan menjaga netralitas.
"Sebentar lagi kita masuki tahapan Pilkada, saya minta Polri turut mendukung dan mensukseskan, jaga netralitas, jaga stabilitas dan jaga demokrasi kita agar Pilkada dapat berlangsung aman jujur dan adil," kata Jokowi di Monas, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2024.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan ucapan selamat HUT Bhayangkara kepada seluruh keluarga besar Polri di mana pun bertugas. Dia berterima kasih atas kerja keras dan pengabdian seluruh anggota Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan.
Baca juga : Demokrasi Dikoyak Kampus Bergerak
Salah satunya, pesta demokrasi Pemilu 2024 dan agenda-agenda besar pembangunan. Sehingga, kata dia, bangsa Indonesia mampu tumbuh di tengah tantangan dan ketidakpastian global.
Menurut Presiden, Polri memiliki peran sentral di masyarakat dan selalu bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahkan, dia menyebut Polri tidak ada liburnya, polri ada di mana-mana, serta tidak ada wilayah yang terlewatkan.
"Artinya, rakyat juga melihat dari dekat seluruh gerak gerik dan tindak tanduk Polri," ujarnya.
Baca juga : Presiden Berpihak, Kualitas Demokrasi dan Kepercayaan Publik Terdampak
Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang dengan beberapa survei yang menunjukkan citra Polri semakin baik. Bahkan, kata dia, menempati urutan tertinggi kedua. Menurut kepala negara, hal itu dapat disyukuri dan harus dipertahankan serta ditingkatkan.
"Dengan komunikasi publik yang baik, dengan jadi teladan, dengan membangun etika pelayanan yang berorientasi pada rakyat. Karena tantangan tidak semakin mudah bagi dari sisi geopolitik, teknologi, iklim semuanya semakin rumit dan penuh ketidakpastian," ucapnya.
Di sisi lain, Jokowi menuturkan pelaksanaan tugas Polri sangat berpengaruh terhadap ketahanan bangsa dalam menghadapi tantangan. Maka itu, ke depan dia meminta Polri semakin lincah, semakin adaptif dan memiliki cara pandang strategis, menjadi cooling system dan perekat kebinekaan, profesional dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum.
"Apalagi dalam menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan canggih, Polri harus mampu mengikuti perkembangan iptek," tutur dia.
Dalam kegiatan HUT ke-78 Bhayangkara ini hadir Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Agus Andrianto, dan pejabat utama Polri Mabes lainnya. Ada pula Panglima TNI Agus Subiyanto, para purnawirawan Polri dan TNI, anggota DPR, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat. (Z-6)
kader PSI Dedy Nur Palakka menyebut Jokowi telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi.
PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) buka suara terkait nama dua kapalnya, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang viral di media sosial.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Bahlil merespons beredarnya foto kapal pengangkut nikel dari Pulau Gag yang menggunakan nama mirip Jokowi dan istrinya, Iriana, yaitu JKW Mahakam dan Dewi Iriana,
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved