Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menjadi inspektur upacara (irup) dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Bhayangkara. Dalam amanatnya, kepala negara meminta Kepolisian menyukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan menjaga netralitas.
"Sebentar lagi kita masuki tahapan Pilkada, saya minta Polri turut mendukung dan mensukseskan, jaga netralitas, jaga stabilitas dan jaga demokrasi kita agar Pilkada dapat berlangsung aman jujur dan adil," kata Jokowi di Monas, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2024.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan ucapan selamat HUT Bhayangkara kepada seluruh keluarga besar Polri di mana pun bertugas. Dia berterima kasih atas kerja keras dan pengabdian seluruh anggota Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan.
Baca juga : Demokrasi Dikoyak Kampus Bergerak
Salah satunya, pesta demokrasi Pemilu 2024 dan agenda-agenda besar pembangunan. Sehingga, kata dia, bangsa Indonesia mampu tumbuh di tengah tantangan dan ketidakpastian global.
Menurut Presiden, Polri memiliki peran sentral di masyarakat dan selalu bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahkan, dia menyebut Polri tidak ada liburnya, polri ada di mana-mana, serta tidak ada wilayah yang terlewatkan.
"Artinya, rakyat juga melihat dari dekat seluruh gerak gerik dan tindak tanduk Polri," ujarnya.
Baca juga : Presiden Berpihak, Kualitas Demokrasi dan Kepercayaan Publik Terdampak
Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang dengan beberapa survei yang menunjukkan citra Polri semakin baik. Bahkan, kata dia, menempati urutan tertinggi kedua. Menurut kepala negara, hal itu dapat disyukuri dan harus dipertahankan serta ditingkatkan.
"Dengan komunikasi publik yang baik, dengan jadi teladan, dengan membangun etika pelayanan yang berorientasi pada rakyat. Karena tantangan tidak semakin mudah bagi dari sisi geopolitik, teknologi, iklim semuanya semakin rumit dan penuh ketidakpastian," ucapnya.
Di sisi lain, Jokowi menuturkan pelaksanaan tugas Polri sangat berpengaruh terhadap ketahanan bangsa dalam menghadapi tantangan. Maka itu, ke depan dia meminta Polri semakin lincah, semakin adaptif dan memiliki cara pandang strategis, menjadi cooling system dan perekat kebinekaan, profesional dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum.
"Apalagi dalam menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan canggih, Polri harus mampu mengikuti perkembangan iptek," tutur dia.
Dalam kegiatan HUT ke-78 Bhayangkara ini hadir Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Agus Andrianto, dan pejabat utama Polri Mabes lainnya. Ada pula Panglima TNI Agus Subiyanto, para purnawirawan Polri dan TNI, anggota DPR, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat. (Z-6)
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi hatinya soal tuduhan ijazah palsu dalam acara reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
IJAZAH asli SMA dan Sarjana Fakultas Kehutanan UGM milik Presiden ke-7 RI Jokowi disita Tim Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu miliknya
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo datang ke Mapolresta Solo, Rabu (23/7) memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi atas pengaduan dirinya yang merasa difitnah atau dicemarkan nama baiknya.
Jamiluddin menilai upaya mengidentikkan partai dengan Jokowi menjadi indikasi kegagalan PSI
Apakah lantaran ada dendam politik, apakah karena track record Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa dianggap banyak berlaku semaunya?
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved