Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk segera memberikan nama siapa saja anggota dewan yang terlibat judi online.
Saleh mengatakan bahwa judi online merupakan persoalan mentalitas. Sehingga adanya anggota DPR RI yang terlibat judol dirasa tak elok.
“Jadi karena itu kita minta PPATK memberikan nama-nama itu kepada kita. Kalau misalnya dari ada dari partai-partai ya diserahkanlah ke fraksi-fraksi itu nama-namanya,” papar Saleh, Kamis (27/6).
Baca juga : Darurat Judol, Komisi A DPRD DKI Jakarta Dorong Satgas Segera Bertindak
“Jadi nanti biar kami yang akan menelusuri seperti apa dan kami akan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan aturan organisasi dan aturan partai, dan tentu ya kami berharap bahwa PAN enggak ada di dalamnya, mudah-mudahan ya,” ujarnya.
Jika pun ada, Saleh mengaku akan menelusuri kadernya yang terlibat judol. “Kami akan fair untuk mencoba menelusuri seperti apa keterlibatannya karena saya dengar kan sampai seribu orang itu kan dahsyat itu,” ujar Saleh.
Saleh menyebut PAN akan tegas dengan kadernya yang ketahuan terlibat judol dengan memberi sanksi teguran, sanksi tertulis, hingga sanksi peringatan. (Z-8)
Dalam pengungkapan judi online, diketahui bahwa para pelaku tidak hanya menggunakan handphone milik pribadinya. Namun bisa juga menggunakan gadget di tempat perjudian.
Pelaku diketahui memiliki utang yang menumpuk bahkan telah menggadaikan sepeda motor milik istrinya senilai Rp4 juta.
Pernyataan PPATK yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol) dipertanyakan.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan apresiasi kepada GoPay, layanan dompet digital di bawah GoTo Financial dan GoTo Group, atas kontribusinya memerangi judol.
Sepanjang 2025, PPATK menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor, meningkat 22,5% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 35,6 juta laporan.
Penurunan drastis ini, memiliki dampak sosial yang besar karena secara langsung menyelamatkan jutaan masyarakat dari kerugian finansial akibat perjudian.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
PINTU mendorong dan menciptakan keamanan bertransaksi aset kripto.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap data terkait aktivitas kejahatan keuangan berbasis lingkungan atau Green Financial Crime (GFC) di Indonesia.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Safaruddin, berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus dengan tiga instansi penegak hukum guna menelusuri kejelasan tindak lanjut laporan dari PPATK.
Pernyataan PPATK yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol) dipertanyakan.
Sepanjang 2025, PPATK menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor, meningkat 22,5% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 35,6 juta laporan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved