Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Achmad Yani mendorong Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan judi online untuk segera bertindak.
Ia mengungkap darurat judi online sudah berlangsung cukup lama di Indonesia. Menurutnya, pemain judi online semakin banyak pada akhir 2023. Hanya saja, banyak upaya yang dilakukan pemerintah hasilnya belum cukup efektif.
“Tidak cukup menghentikan akun atau server terkait dengan judi online. Tetapi bagaimana menjerat bandar dan menelusuri rekening mereka dengan pendekatan tindak pidana pencucian uang (TPPU),” ujar Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta melalui keterangan tertulis, Kamis (27/6).
Baca juga : Wapres Ingatkan Masyarakat Indonesia Jauhkan Judol: Kita Ini Miskin!
Apalagi, sambung dia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir ribuan rekening. Seharusnya, penegak hukum langsung membekukan rekening dan melacak aliran dana.
Senada, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo juga mengatakan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Usman Kansong telah memastikan Satgas Pemberantasan Judi Online telah memiliki rencana strategis.
Rencana dimaksud yakni dengan melibatkan Interpol dan menyebutkan rekening berujung di beberapa negara. Satgas juga telah mengidentifikasi bandar judi online.
Baca juga : Legislator Minta Pemberantasan Judi Online Harus Komprehensif
“Antara lain ada di Filipina, Kamboja, Thailand dan Vietnam tentang larangan perjudian di Indonesia,” imbub Rio.
Terpisah, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengakui telah mencatat aliran dana dari 5.000 rekening yang diblokir terkait dengan judi online ke puluhan negara.
Berdasarkan analisisnya, sekitar 20 negara dan nilainya sangat signifikan. Tetapi, Ivan enggan memerinci 20 negara yang disebutkannya tersebut. Dia hanya membenarkan, mayoritas negara tersebut ada di kawasan ASEAN. (Far/Z-7)
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
PEMERINTAH menepis tudingan adanya keinginan untuk memata-matai masyarakat dalam skema pembayaran Payment ID yang sedang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI).
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online (judol) yang bisa menyebabkan depresi.
APARAT Satreskrim Polresta Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil membongkar praktik jual beli data pribadi yang digunakan untuk transaksi judi online.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara.
Selama enam bulan ini Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara telah berkordinasi dengan berbagai kementerian
Kementerian Kehutanan akan menyerahkan lahan hasil eksekusi itu ke Kementerian BUMN.
Kemenkes berharap ada satuan tugas (Satgas) yang dibentuk untuk menindak pelaku yang mempromosikan rokok secara daring.
Sanksi administratif periode 1 Januari 2023-28 Oktober 2023 berupa, Denda Administratif berdasarkan PP 24/2021 yang telah terbayar berjumlah sebesar Rp239 miliar.
KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyambut positif rencana pembentukan Task Force (satuan tugas) Undang Undang (UU) Ketenagakerjaan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved