Darurat Judol, Komisi A DPRD DKI Jakarta Dorong Satgas Segera Bertindak

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Achmad Yani mendorong Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan judi online untuk segera bertindak.

Ia mengungkap darurat judi online sudah berlangsung cukup lama di Indonesia. Menurutnya, pemain judi online semakin banyak pada akhir 2023. Hanya saja, banyak upaya yang dilakukan pemerintah hasilnya belum cukup efektif.

“Tidak cukup menghentikan akun atau server terkait dengan judi online. Tetapi bagaimana menjerat bandar dan menelusuri rekening mereka dengan pendekatan tindak pidana pencucian uang (TPPU),” ujar Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta melalui keterangan tertulis, Kamis (27/6).

Baca juga : Wapres Ingatkan Masyarakat Indonesia Jauhkan Judol: Kita Ini Miskin!

Apalagi, sambung dia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir ribuan rekening. Seharusnya, penegak hukum langsung membekukan rekening dan melacak aliran dana.

Senada, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo juga mengatakan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Usman Kansong telah memastikan Satgas Pemberantasan Judi Online telah memiliki rencana strategis.

Rencana dimaksud yakni dengan melibatkan Interpol dan menyebutkan rekening berujung di beberapa negara. Satgas juga telah mengidentifikasi bandar judi online.

Baca juga : Legislator Minta Pemberantasan Judi Online Harus Komprehensif

“Antara lain ada di Filipina, Kamboja, Thailand dan Vietnam tentang larangan perjudian di Indonesia,” imbub Rio.

Terpisah, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengakui telah mencatat aliran dana dari 5.000 rekening yang diblokir terkait dengan judi online ke puluhan negara.

Berdasarkan analisisnya, sekitar 20 negara dan nilainya sangat signifikan. Tetapi, Ivan enggan memerinci 20 negara yang disebutkannya tersebut. Dia hanya membenarkan, mayoritas negara tersebut ada di kawasan ASEAN. (Far/Z-7)