Wapres Ingatkan Masyarakat Indonesia Jauhkan Judol: Kita Ini Miskin!

WAKIL Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengaku prihatin dan miris dengan fenonema pelaku judi online (judol) yang saat ini sedang marak terjadi. Ma'ruf menyadari bahwa memang racun judol tidak hanya menyasar anak muda atau pengangguran saja, tetapi juga sudah menjalar ke kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Ini bahayanya sudah luar biasa. Juga menyangkut banyak kalangan. Ternyata bukan hanya anak muda, pengangguran, tetapi juga ke anggota DPR. Saya kira, satgas sudah bertekad untuk melakukan tindakan-tindakan pada semua pihak dalam rangka tentu kita ingin menghilangkan, paling tidak meminimalkan, mengecilkan peran ini. Kalau tidak ini berbahaya. Ini akan dilakukan terus menerus tanpa henti," ucap Ma'ruf kepada Media Indonesia di Malang, Jawa Timur, Kamis (27/6).

Ma'ruf mengungkapkan perilaku malas dan ingin memperoleh hasil instan dari judi harus segera dihentikan. Dia juga mengingatkan bahwa kondisi ekonomi di Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Karena itu masyarakatnya jangan sampai terlena pada perjudian.

Baca juga : Legislator Minta Pemberantasan Judi Online Harus Komprehensif

"Penjudi itu kan pemalas, tidak kreatif, tidak memiliki semangat. Ini bahaya sekali. Kalau masyarakat kita itu menjadi masyarakat penjudi (mau jadi apa negara ini?). Mungkin ada di tempat lain yang berjudi itu orang kaya. Kita ini orang miskin. Korbannya juga sudah banyak. Ada suami istri bercerai, suaminya dibakar. Wah. Macam-macam," ungkapnya.

Wapres berpesan agar kinerja satgas judol dapat maksimal. Edukasi di masyarakat agar anti terhadap judi daring itu juga perlu digencarkan.

"Selain tindakan melalui satgas, yang juga tidak kalah penting melakukan edukasi di masyarakat. Membangun kembali supaya mental judi (dihilangkan). itu sudah menghantui masyarakat kita. Bahkan apa saja bisa dijudikan. Nomor mobil saja dijudikan," kata Wapres Ma'ruf.

"Pemerintah sudah menganggap ini darurat. Oleh karena itu harus ditangani serius dengan satgas yang terintegrasi, tidak oleh satu instansi misalnya kominfo, kepolisian, tetapi kita integrasi menjadi satu langkah yang terkoordinasi. Sebab ini bahayanya sudah luar biasa," pungkasnya. (Z-10)