Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PENEGAKAN dan pelaksanaan hukum sangat menentukan dalam upaya pemberantasan judi online. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) di gedung MPR mengatakan pelaksanaan hukum harus diperketat dan ditangani oleh semua unsur lintas lembaga.
"Jadi ini bukan persoalan yang main-main menurut pandangan pribadi saya, ini persoalan yang serius yang harus ditangani oleh seluruh lintas kementerian lembaga, bagaimana ini kita bisa mencegah dan memulai dari akar persoalan," ujarnya, Rabu (19/6).
Bamsoet juga menilai pemberian bantuan sosial tidak menjawab akar permasalahan judi online tapi dengan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.
Baca juga : Bamsoet: Publik Harus Percaya Polri Bisa Atasi Kasus Baku Tembak Polisi
Dia berharap pendanaan di bank dapat segera disalurkan kepada pengusaha agar roda ekonomi untuk usaha masyarakat UMKM bergerak dan mendorong daya beli rumah tangga.
"Kalau memberikan bansos setelah persoalan itu terjadi, ini mengatasinya di akar persoalan, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat menjaga daya beli masyarakat. Saya tidak ingin mengatakan tepat dan tidak tepat, tapi sebaiknya justru didorong kepada memberantas persoalan dari akarnya, akarnya adalah satu, daya beli masyarakat terus merosot, karena ekonomi yang terus memburuk," tukasnya.
(Z-9)
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
OJK juga telah meminta bank untuk memantau rekening dormant agar tidak digunakan untuk kejahatan keuangan.
PPATK menemukan sebanyak 571.410 kesamaan NIK antara penerima bantuan sosial yang juga sekaligus pemain judi online.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Tom Lembong mengatakan perkara yang ia hadapi selama hampir 9 bulan tersebut membuatnya paham bagaimana karut-marutnya sistem penegak hukum di Indonesia.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
Dengan masih adanya praktik penyiksaan dalam proses-proses penyelidikan maupun penyidikan, maka itu tidak akan memecahkan suatu perkara
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Namun, Listyo enggan menanggapi lebih jauh soal pembubaran satgas yang dibentuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Dia meyebut Polri kini fokus pada fungsi pencegahan.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ia menyatakan keyakinannya bahwa sistem hukum Indonesia semakin kuat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved