Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PENEGAKAN dan pelaksanaan hukum sangat menentukan dalam upaya pemberantasan judi online. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) di gedung MPR mengatakan pelaksanaan hukum harus diperketat dan ditangani oleh semua unsur lintas lembaga.
"Jadi ini bukan persoalan yang main-main menurut pandangan pribadi saya, ini persoalan yang serius yang harus ditangani oleh seluruh lintas kementerian lembaga, bagaimana ini kita bisa mencegah dan memulai dari akar persoalan," ujarnya, Rabu (19/6).
Bamsoet juga menilai pemberian bantuan sosial tidak menjawab akar permasalahan judi online tapi dengan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.
Baca juga : Bamsoet: Publik Harus Percaya Polri Bisa Atasi Kasus Baku Tembak Polisi
Dia berharap pendanaan di bank dapat segera disalurkan kepada pengusaha agar roda ekonomi untuk usaha masyarakat UMKM bergerak dan mendorong daya beli rumah tangga.
"Kalau memberikan bansos setelah persoalan itu terjadi, ini mengatasinya di akar persoalan, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat menjaga daya beli masyarakat. Saya tidak ingin mengatakan tepat dan tidak tepat, tapi sebaiknya justru didorong kepada memberantas persoalan dari akarnya, akarnya adalah satu, daya beli masyarakat terus merosot, karena ekonomi yang terus memburuk," tukasnya.
(Z-9)
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengingatkan masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening bank.
Pembekuan dan penyitaan dilakukan karena ditemukan terkait dengan aktivitas judi online. Sehingga, total dana yang dibekukan dan disita mencapai Rp154,3 miliar.
Berpacu dengan Maraknya Judol, Bareskrim Polri Tangkap Pengelola dan Operator Jaringan Internasional
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
PEMERINTAH menepis tudingan adanya keinginan untuk memata-matai masyarakat dalam skema pembayaran Payment ID yang sedang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI).
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online (judol) yang bisa menyebabkan depresi.
UU Tipikor digugat di MK. Berbagai cara menghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi. Salah satu caranya adalah melalui media sosial.
penanganan kasus penculikan hingga pembunuhan terhadap seorang kepala cabang bank di Jakarta harus segera diselesaikan dengan cermat.
Presiden Prabowo tegaskan komitmen integritas pasca OTT KPK terhadap Immanuel Ebenezer, menekankan pentingnya transparansi dan penegakan hukum.
Presiden Prabowo menekankan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved