Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PENEGAKAN dan pelaksanaan hukum sangat menentukan dalam upaya pemberantasan judi online. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) di gedung MPR mengatakan pelaksanaan hukum harus diperketat dan ditangani oleh semua unsur lintas lembaga.
"Jadi ini bukan persoalan yang main-main menurut pandangan pribadi saya, ini persoalan yang serius yang harus ditangani oleh seluruh lintas kementerian lembaga, bagaimana ini kita bisa mencegah dan memulai dari akar persoalan," ujarnya, Rabu (19/6).
Bamsoet juga menilai pemberian bantuan sosial tidak menjawab akar permasalahan judi online tapi dengan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.
Baca juga : Bamsoet: Publik Harus Percaya Polri Bisa Atasi Kasus Baku Tembak Polisi
Dia berharap pendanaan di bank dapat segera disalurkan kepada pengusaha agar roda ekonomi untuk usaha masyarakat UMKM bergerak dan mendorong daya beli rumah tangga.
"Kalau memberikan bansos setelah persoalan itu terjadi, ini mengatasinya di akar persoalan, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat menjaga daya beli masyarakat. Saya tidak ingin mengatakan tepat dan tidak tepat, tapi sebaiknya justru didorong kepada memberantas persoalan dari akarnya, akarnya adalah satu, daya beli masyarakat terus merosot, karena ekonomi yang terus memburuk," tukasnya.
(Z-9)
Dalam pengungkapan judi online, diketahui bahwa para pelaku tidak hanya menggunakan handphone milik pribadinya. Namun bisa juga menggunakan gadget di tempat perjudian.
Pelaku diketahui memiliki utang yang menumpuk bahkan telah menggadaikan sepeda motor milik istrinya senilai Rp4 juta.
Pernyataan PPATK yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol) dipertanyakan.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan apresiasi kepada GoPay, layanan dompet digital di bawah GoTo Financial dan GoTo Group, atas kontribusinya memerangi judol.
Sepanjang 2025, PPATK menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor, meningkat 22,5% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 35,6 juta laporan.
Penurunan drastis ini, memiliki dampak sosial yang besar karena secara langsung menyelamatkan jutaan masyarakat dari kerugian finansial akibat perjudian.
WAKIL Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di sektor kesehatan.
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved