Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI telah mengungkapkan sejumlah masalah yang ditemukan dalam penyelenggaraan haji tahun 2024. Salah satu temuan terbaru adalah terkait penempatan tenda jemaah haji Indonesia yang tidak sesuai dengan maktab yang telah ditetapkan sebelumnya.
Anggota Timwas Haji sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Amania mengungkapkan hal ini di Mina, Arab Saudi, pada Minggu malam waktu setempat. Menurut Ina, saat melakukan pengawasan di Mina, banyak tenda jemaah yang tidak sesuai dengan maktab yang tercantum dalam surat penempatan.
Hal ini menyebabkan banyak jemaah harus meninggalkan tenda mereka karena hak-hak mereka tidak terpenuhi. Ina menekankan bahwa Kementerian Agama seharusnya dapat mengantisipasi masalah semacam ini sebelumnya untuk mencegah kekacauan.
Baca juga : Perubahan Alokasi Kuota Tambahan Jemaah Haji masih akan Dibahas
"Ini adalah contoh yang kami temukan di lapangan: tenda yang seharusnya untuk daerah Trenggalek atau Cirebon tiba-tiba diisi oleh jemaah dari daerah lain, dan ini mengakibatkan jemaah yang seharusnya berada di sana terusir," jelasnya.
Ina juga menegaskan bahwa kejadian semacam ini seharusnya sudah diantisipasi dan diprioritaskan agar penempatan tenda dapat dilakukan sesuai dengan hak-hak jemaah yang bersangkutan.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menyatakan bahwa seluruh stakeholder pengawas eksternal telah melakukan pengamatan menyeluruh terhadap proses pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Temuan-temuan ini akan dievaluasi dan dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji di masa mendatang.
Dalam pertemuan dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Arafah, Ashabul juga menyampaikan apresiasi dan permohonan maaf atas hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati seluruh penyelenggara ibadah haji.
Temuan ini menjadi tambahan evaluasi bagi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, dengan harapan dapat memperbaiki dan meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia di tahun-tahun mendatang.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Kementerian Agama menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025.
Guru madrasah bukan sekadar profesi, melainkan simbol pengabdian panjang dalam sejarah pendidikan
KOTA Semarang dinilai memiliki posisi strategis serta kesiapan teknis untuk menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026.
Beberapa penelitian dan pendapat medis menyebutkan bahwa puasa dapat mengurangi kejadian atau keparahan gangguan asam lambung seperti maag dan GERD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved