Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah sukses menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IX yang diikuti oleh seluruh pimpinan wilayah se-Indonesia, para pimpinan majelis, hingga pengurus harian (PH) DPP, di Hotel Le Semar, Karawaci, Serang, Banten, Kamis (6/6) hingga Jumat (7/6).
Rapimnas ini menghasilkan beberapa keputusan, mulai dari kesepakatan seluruh peserta untuk menyukseskan sekaligus memenangankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 hingga kesepakatan menjalankan agenda partai sesuai AD/ART yang berlaku, termasuk Muktamar yang akan dilaksanakan di tahun 2025.
“Alhamdulillah kita telah melaksanakan Rapimnas ke IX dengan baik, tertib, dan semuanya hadir sebanyak 38 provinsi,” tutur Muhamad Mardiono, usai menghadiri Rapimnas IX.
Baca juga : Menafsir Politik sebagai Muamalah Duniawiah
Pimpinan partai berlambang Kabah ini menyebut, Rapimnas digelar sebagai ajang penyaluran aspirasi di dalam struktur organisasi partai. Di mana para peserta dapat menyampaikan berbagai ide dan masukan demi kemajuan partai.
“Karena saya telah mendapat berbagai masukan dari rekan wilayah dan cabang terkait adanya fenomena di media sosial maupun lainnya yang cenderung menimbulkan polemik melemahkan perjuangan kita semua. Maka di dalam Rapimnas kali ini, apa yang menjadi aspirasi telah disampaikan,” jelasnya.
Sementara, Pimpinan Rapat Amir Uskara menyebutkan beberapa poin hasil dari Rapimnas. Antara lain, para peserta sepakat untuk menindak tegas setiap provokasi, adu domba, atau upaya mengganggu soliditas internal dalam bentuk apa pun yang dapat mempengaruhi perpolitikan menjelang Pilkada 2024.
Baca juga : Pakar: Kecurangan Pemilu Makin Rawan Terjadi saat Pilkada
"Untuk menjaga soliditas partai, kepada Dewan Pimpinan Partai seluruh tingkatan agar memaksimalkan dan menuntaskan kerja struktur partai sesuai dengan periode hasil permusyawaratan (Muktamar, Muswil, dan Muscab) sebagaimana yang telah diatur dalam ketetapan AD/ART,” tegas Amir.
“Dan memaksimalkan koordinasi serta sinergitas antara pimpinan majelis sebagai sesepuh partai dengan pengurus harian DPP untuk bersama-sama menjaga kondisi internal partai yang aman, nyaman, dan harmonis bagi seluruh keluarga besar PPP di Indonesia,” tutupnya.
Adapun dalam Rapimnas kali ini menunjukkan bahwa seluruh jajaran PPP se-Indonesia masih terus kompak di bawah kepemimpinan Muhamad Mardiono usai Pemilu 2024. Hal ini juga mematahkan isu keretakan di internal partai yang meminta pergantian kepemimpinan, sebab PPP se-Indonesia telah sepakat mengantarkan pergantian kepemimpinan lewat Muktamar yang akan dilaksanakan di tahun 2025.
PPP sendiri masih berupaya untuk menyelamatkan hasil perolehan suara Pileg lewat jalur konstitusi maupun jalur politik, sekaligus akan fokus dalam pemenangan Pilkada serentak 2024 mendatang lewat para calon yang diusung yang memiliki visi misi sejalan dengan partai warisan para ulama. (Z-6)
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved