Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah sukses menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IX yang diikuti oleh seluruh pimpinan wilayah se-Indonesia, para pimpinan majelis, hingga pengurus harian (PH) DPP, di Hotel Le Semar, Karawaci, Serang, Banten, Kamis (6/6) hingga Jumat (7/6).
Rapimnas ini menghasilkan beberapa keputusan, mulai dari kesepakatan seluruh peserta untuk menyukseskan sekaligus memenangankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 hingga kesepakatan menjalankan agenda partai sesuai AD/ART yang berlaku, termasuk Muktamar yang akan dilaksanakan di tahun 2025.
“Alhamdulillah kita telah melaksanakan Rapimnas ke IX dengan baik, tertib, dan semuanya hadir sebanyak 38 provinsi,” tutur Muhamad Mardiono, usai menghadiri Rapimnas IX.
Baca juga : Menafsir Politik sebagai Muamalah Duniawiah
Pimpinan partai berlambang Kabah ini menyebut, Rapimnas digelar sebagai ajang penyaluran aspirasi di dalam struktur organisasi partai. Di mana para peserta dapat menyampaikan berbagai ide dan masukan demi kemajuan partai.
“Karena saya telah mendapat berbagai masukan dari rekan wilayah dan cabang terkait adanya fenomena di media sosial maupun lainnya yang cenderung menimbulkan polemik melemahkan perjuangan kita semua. Maka di dalam Rapimnas kali ini, apa yang menjadi aspirasi telah disampaikan,” jelasnya.
Sementara, Pimpinan Rapat Amir Uskara menyebutkan beberapa poin hasil dari Rapimnas. Antara lain, para peserta sepakat untuk menindak tegas setiap provokasi, adu domba, atau upaya mengganggu soliditas internal dalam bentuk apa pun yang dapat mempengaruhi perpolitikan menjelang Pilkada 2024.
Baca juga : Pakar: Kecurangan Pemilu Makin Rawan Terjadi saat Pilkada
"Untuk menjaga soliditas partai, kepada Dewan Pimpinan Partai seluruh tingkatan agar memaksimalkan dan menuntaskan kerja struktur partai sesuai dengan periode hasil permusyawaratan (Muktamar, Muswil, dan Muscab) sebagaimana yang telah diatur dalam ketetapan AD/ART,” tegas Amir.
“Dan memaksimalkan koordinasi serta sinergitas antara pimpinan majelis sebagai sesepuh partai dengan pengurus harian DPP untuk bersama-sama menjaga kondisi internal partai yang aman, nyaman, dan harmonis bagi seluruh keluarga besar PPP di Indonesia,” tutupnya.
Adapun dalam Rapimnas kali ini menunjukkan bahwa seluruh jajaran PPP se-Indonesia masih terus kompak di bawah kepemimpinan Muhamad Mardiono usai Pemilu 2024. Hal ini juga mematahkan isu keretakan di internal partai yang meminta pergantian kepemimpinan, sebab PPP se-Indonesia telah sepakat mengantarkan pergantian kepemimpinan lewat Muktamar yang akan dilaksanakan di tahun 2025.
PPP sendiri masih berupaya untuk menyelamatkan hasil perolehan suara Pileg lewat jalur konstitusi maupun jalur politik, sekaligus akan fokus dalam pemenangan Pilkada serentak 2024 mendatang lewat para calon yang diusung yang memiliki visi misi sejalan dengan partai warisan para ulama. (Z-6)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Dalam psikologi, strategi politik wajah ganda dikenal sebagai reverse psychology.
Mantan Presiden AS Barack Obama serukan Partai Demokrat lebih tegas n berani hadapi tantangan politik di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Hinca mengatakan tetap menghormati usulan Cak Imin. Namun, Partai Demorkat tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.
Bima Arya Sugiarto menilai bahwa keserentakan pemilu dan pilkada memberikan banyak manfaat dalam hal perencanaan anggaran.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved