Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
RELAWAN Pro Jokowi (Projo) meminta PDI Perjuangan (PDIP) memberikan sikap tegas sebagai oposisi. Projo memandang partai besutan Megawati Soekarnoputri itu masih menjadi oposisi setengah hati.
"Saya berharap PDIP kalau mau jadi oposisi jadilah oposisi yang tangguh jangan oposisi setengah hati," ujar Bendahara Umum (Bendum) Projo, Panel Barus, di DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Mei 2024.
Penilain Panel ini terkait pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V beberapa waktu lalu. Selain itu, Panel mendengar saat ini PDIP tengah menaikan nilai tawar kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca juga : PDIP Perlu Pertegas Gestur Bila Ingin Jadi Oposisi
"Banyak spekulasi di PDIP lagi mainkan strategi naikin harga gitu loh bargaining tawar," jelasnya.
Panel menegaskan sikap PDIP tak elok dilakukan. Terlebih dalam rakernas, PDIP tampak menyinggung kemenangan Prabowo-Gibran diraih dengan kecurangan.
"Ada upayanya untuk mendegradasi atau melegitimasi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Gibran sejak awal dengan nyanyian dengan tuduhan kecurangan TSM," pungkasnya.
(Z-9)
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk politisi PDIP senior asal Solo, FX Hadi Rudyatmo sebagai Pelaksana Tugas ( Plt) Ketua PDIP Jawa Tenggah, menggantikan Bambang Pacul
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Hasto menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya jurnalis mengenai adanya pertemuan Megawati dengan Prabowo setelah pemberian amnesti.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved