Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta belum maksimal dalam mengolah sampah di dalam kota. Hal itu berdasarkan jumlah produksi sampah yang dihasilkan setiap harinya di Jakarta mencapai 8000 ton per hari namun dibuang menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi Jawa Barat.
Pengkampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah mengatakan efektivitas pengolahan sampah bisa terlihat jika bisa mengurangi jumlah sampah yang diolah di dalam kota Jakarta.
"Belum bisa dibilang efektif. Produksi sampah masih sekitar 8000 ton, masuk bantargebang sekitar 7000 ton. Pengelolaan bisa dibilang efektif kalau sampah yang masuk bantargebang bisa ditekan," ujarnya saat dihubungi, Senin (13/5).
Baca juga : Pemprov DKI Akselerasi Pembangunan RDF, Lelang Dimulai Desember
Setengah dari total sampah Jakarta adalah organik yang bisa dikelola dengan cara paling sederhana. Menurut Walhi, TPST Bantargebang berfungsi untuk mengolah sampah residu, ia menilai pengelolaan sampah efektif dalam konteks pengelolaan organik saja bisa ditekan hingga 4000 ton perhari.
Terkini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan Groundbreaking atau peletakan batu pertama dalam proyek pembangunan fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Jakarta di Rorotan, Jakarta Utara. Menurut Walhi, pemerintah seharusnya telah selesai membuat kajian terhadap dampak lingkungan secara komprehensif.
"RDF sama seperti Incinerator, menggunakan pembakaran. pembakaran sampah berpotensi melepas polutan dan menambah emisi," jelas Aminullah.
Baca juga : Walhi DKI: Setop Pembangunan FPSA yang Gunakan Insinerator
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Dinas Lingkungan Hidup melakukan groundbreaking pembangunan fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Jakarta di Rorotan, Jakarta Utara, Senin (13/5). Heru mengklaim, nantinya lokasi ini menjadi salah satu pengolahan sampah teknologi RDF terbesar di Dunia.
“Kapasitas pengolahan sampah pada fasilitas ini mampu mengolah 2.500 ton sampah/hari, serta akan menghasilkan produk berupa RDF atau bahan bakar alternatif sebanyak 875 ton/hari. Fasilitas ini akan menjadi salah satu yang terbesar di dunia,” ungkap Heru.
RDF Plant ini dibangun di tanah milik Jakarta seluas 7,87 hektare. Adapun anggaran yang diperlukan yakni melalui APBD 2024 sebesar Rp1,28 triliun. Heru menjelaskan pembangunan ini juga sebagai salah satu cara mengurangi beban sampah Jakarta yang selalu tertampung di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. (Far/Z-7)
Longsor Bantargebang di Zona 4A tidak hanya melumpuhkan operasional, tetapi juga menelan korban jiwa di tengah kondisi kapasitas lahan yang sudah kritis.
Di tengah kondisi TPST Bantargebang yang kian kritis, Jakarta masih mengirimkan hingga 8.000 ton sampah setiap harinya, memicu risiko bencana lingkungan yang lebih besar.
Longsor Bantargebang Maret 2026 menelan korban jiwa. Greenpeace desak Pemprov DKI Jakarta evaluasi total tata kelola sampah dan perlindungan pemulung.
Menteri LH Hanif Faisol pastikan tersangka kasus longsor TPST Bantargebang ditetapkan segera. Penyelidikan sasar pejabat pengelola sejak 2013.
BNPB peringatkan risiko longsor susulan di TPST Bantargebang akibat hujan deras. Simak update pencarian korban dan daftar nama korban meninggal dunia di sini.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo mendesak Pemprov DKI Jakarta melakukan terobosan dalam pengelolaan sampah Jakarta, menyusul insiden longsor Bantargebang.
Pemerintah pusat maupun daerah dinilai gagal mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah secara menyeluruh sehingga bencana longsor sampah di Bantargebang terus berulang.
Walhi Jakarta mengkritik ketergantungan pemerintah pada teknologi RDF dan insinerator. Simak solusi pengelolaan sampah organik yang lebih murah dan efektif.
WALHI Riau mengecam keras kematian seekor gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus) yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan di areal konsesi PT RAPP, Pelalawan.
Di tengah krisis iklim yang kian nyata, arah kebijakan negara disebut belum beranjak dari pendekatan lama yang justru memperparah kerusakan lingkungan.
Walhi menilai rencana pengalihan izin perusahaan yang dicabut pemerintah ke Danantara berpotensi memperpanjang kerusakan hutan dan lingkungan.
Pramono mengingatkan agar permasalahan tata ruang itu tidak diperparah dengan kebiasaan warta membuang sampah sembarangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved