Greenpeace: Tragedi Longsor Bantargebang 2026 Alarm Darurat Sampah Jakarta

TRAGEDI longsor gunungan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang pada Minggu, 8 Maret 2026, menjadi alarm serius bagi pemerintah. Bencana longsor Bantargebang ini menuntut pembenahan total sistem pengelolaan sampah Jakarta yang dinilai sudah tidak lagi aman dan berkelanjutan.

Hujan deras yang mengguyur wilayah Bekasi memicu runtuhnya gunungan sampah, menimbun kendaraan pengangkut dan bangunan di sekitar lokasi. Hingga Rabu (11/3/2026), tim SAR gabungan melaporkan tujuh korban jiwa meninggal dunia dan enam korban lainnya dinyatakan selamat. Para korban longsor Bantargebang mayoritas merupakan sopir truk dan pemilik warung yang berada di area terdampak.

Bantargebang Mencapai Titik Jenuh

Bencana ini menjadi bukti nyata bahwa ketergantungan pada tempat pembuangan akhir (TPA) sebagai solusi tunggal adalah bom waktu. Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar, menilai sistem yang bertumpu pada TPA harus segera beralih ke prioritas pengurangan sampah di hulu.

Baca juga : Longsor Bantargebang Telan Korban Jiwa, Komisi B Desak Pemprov DKI Terapkan Hari Pengambilan Sampah

"Pemerintah, khususnya Provinsi DKI Jakarta, perlu memperbaiki tata kelola persampahan, mulai dari pengurangan sampah organik rumah tangga hingga infrastruktur pemilahan di tingkat RW," ujar Ibar. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga secara konsisten.

TPST Bantargebang sering disebut sebagai salah satu TPA open-dumping terbesar di dunia yang melayani jutaan warga Jakarta dengan volume sampah harian yang masif.

Kritik Atas Perlindungan Pekerja Sampah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meninjau lokasi kejadian pada Senin (9/3/2026). Namun, pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melalui media sosialnya yang mempertanyakan mengapa masih ada aktivitas kerja saat hujan ekstrem, menuai kritik pedas dari aktivis lingkungan.

Baca juga : Longsor Bantargebang: Pimpinan MPR Ingatkan Alarm Krisis Sampah Nasional

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, menyayangkan pernyataan tersebut. "Pernyataan itu bias kelas dan apatis terhadap situasi pekerja sampah. Pemulung adalah aktor paling krusial dalam rantai ekonomi sampah. Tanpa mereka, beban sampah Jakarta akan jauh lebih berat," tegas Jeanny.

Jeanny menambahkan bahwa krisis iklim memperparah kerentanan para pemulung, terutama terkait keselamatan kerja. Ia mendesak pemerintah beralih ke solusi berbasis komunitas yang didukung regulasi kuat seperti:

• Pergub No. 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon.
• Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pelibatan Masyarakat dalam Pengolahan Sampah.

Desakan Evaluasi

Tragedi longsor Bantargebang pada Maret 2026 disebut harus menjadi titik balik bagi Jakarta untuk tidak lagi mengabaikan kontribusi pemulung dan segera mengimplementasikan sistem pemilahan sampah yang sistemik. Tanpa langkah radikal di hulu, Bantargebang akan terus menjadi ancaman bagi warga dan pekerja di sekitarnya. (H-3)