Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
LEMBAGA Survei Indikator Politik Indonesia menyebut adanya penurunan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca-revisi undang-undang. Lembaga Antirasuah bahkan kini berada di posisi ketujuh dari total sepuluh instansi yangd jadikan opsi dalam jajak pendapat.
“KPK levelnya hanya di atas lembaga-lembaga politik, di bawah Kejaksaan, Polri, MK,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dalam siaran YouTube Sahabat ICW pada Minggu, 12 Mei 2024.
Klaim itu didasari atas hasil survei Indikator Politik pada 4 April 2024 sampai dengan 5 April 2024. Hanya 14,5% responden menyatakan sangat percaya kepada KPK.
Baca juga : Kepercayaan Publik terhadap KPK Mengkhawatirkan, CSIS: Kabar Buruk
Sementara itu, ada 47,6% responden menyatakan cukup percaya terhadap KPK. Kemudian, ada 25% responden menyatakan kurang percaya dengan KPK.
Sebanyak 9,6% publik menyatakan tidak percaya sama sekali terhadap KPK. Terakhir, 3,4 responden menyatakan tidak menjawab.
Dua lembaga di bawah KPK yakni DPR dan Partai Politik. Sementara itu, posisi tertinggi dalam kepercayaan publik yakni TNI dan disusul dengan Presiden.
Baca juga : Survei: TNI Paling Dipercaya Publik. Ini Sebabnya
Kejaksaan Agung berada di posisi ketiga dan disusul oleh Mahkamah Konstitusi. Terus, pengadilan dan Polri menyusul di atas KPK.
Penurunan ini dinilai berbahaya. Sebab, kata Burhanuddin, KPK butuh bantuan publik untuk tetap eksis memberantas korupsi di Indonesia.
“Saatnya kembali menaikkan iman publik terhadap KPK,” tutur Burhanuddin. (Z-10)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak jamaah haji 1445 H/2024 M untuk memberikan keterangan terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
KPK mengungkap adanya dugaan manipulasi fasilitas yang diterima sejumlah jamaah haji dalam kasus korupsi kuota haji Kemenag
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan pada Inhutani V.
Lebih jauh Trubus mengungkapkan bahwa strategi PDIP untuk mempertahankan Hasto sebagai Sekjen lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.
Survei The Kids Mental Health Foundation mengungkap alasan anak malas atau menolak sekolah, mulai dari rasa lelah, cemas, hingga masalah kesehatan mental.
Bukan lagi sekadar terpikat harga murah, para calon pengguna mobil listrik kini telah berevolusi menjadi konsumen yang lebih matang.
Kenaikan harga membuat konsumen di semua pasar semakin fokus pada nilai, namun di Indonesia perilaku ini berpadu dengan kebiasaan belanja yang praktis dan lokasi yang mudah dijangkau.
LEMBAGA Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru evaluasi publik atas kinerja Gubernur- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025
Sebanyak 53% pekerja penuh waktu mengatakan bahwa mereka menabung lebih sedikit dari rencana, hanya 23% yang mampu menabung lebih banyak dari yang ditargetkan.
Survei YouGov di Indonesia tentang resolusi tahun baru 2025 mengungkapkan 74% responden ingin mengelola keuangan dengan lebih baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved