Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
LEMBAGA Survei Indikator Politik Indonesia menyebut adanya penurunan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca-revisi undang-undang. Lembaga Antirasuah bahkan kini berada di posisi ketujuh dari total sepuluh instansi yangd jadikan opsi dalam jajak pendapat.
“KPK levelnya hanya di atas lembaga-lembaga politik, di bawah Kejaksaan, Polri, MK,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dalam siaran YouTube Sahabat ICW pada Minggu, 12 Mei 2024.
Klaim itu didasari atas hasil survei Indikator Politik pada 4 April 2024 sampai dengan 5 April 2024. Hanya 14,5% responden menyatakan sangat percaya kepada KPK.
Baca juga : Kepercayaan Publik terhadap KPK Mengkhawatirkan, CSIS: Kabar Buruk
Sementara itu, ada 47,6% responden menyatakan cukup percaya terhadap KPK. Kemudian, ada 25% responden menyatakan kurang percaya dengan KPK.
Sebanyak 9,6% publik menyatakan tidak percaya sama sekali terhadap KPK. Terakhir, 3,4 responden menyatakan tidak menjawab.
Dua lembaga di bawah KPK yakni DPR dan Partai Politik. Sementara itu, posisi tertinggi dalam kepercayaan publik yakni TNI dan disusul dengan Presiden.
Baca juga : Survei: TNI Paling Dipercaya Publik. Ini Sebabnya
Kejaksaan Agung berada di posisi ketiga dan disusul oleh Mahkamah Konstitusi. Terus, pengadilan dan Polri menyusul di atas KPK.
Penurunan ini dinilai berbahaya. Sebab, kata Burhanuddin, KPK butuh bantuan publik untuk tetap eksis memberantas korupsi di Indonesia.
“Saatnya kembali menaikkan iman publik terhadap KPK,” tutur Burhanuddin. (Z-10)
Sementara itu, dia mengatakan bahwa KPK telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan atau informasi mengenai kuota haji khusus.
KPK mengonfirmasikan telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus.
Para penyelidik dan penyidik baru diingatkan untuk menjaga kolaborasi antarsumber daya di KPK.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya
Pria yang kerap disapa Eddy itu juga menepis anggapan bahwa klausul tersebut tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.
Pemerintah dan DPR seharusnya melibatkan peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merumuskan RUU KUHAP
LEMBAGA Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru evaluasi publik atas kinerja Gubernur- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025
Sebanyak 53% pekerja penuh waktu mengatakan bahwa mereka menabung lebih sedikit dari rencana, hanya 23% yang mampu menabung lebih banyak dari yang ditargetkan.
Survei YouGov di Indonesia tentang resolusi tahun baru 2025 mengungkapkan 74% responden ingin mengelola keuangan dengan lebih baik.
Lembaga riset Ethical Politics mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 77,73%.
Pramono mengatakan enggan untuk membuat konten khusus terkait pekerjaannya. Sebab, ia tidak terlalu suka untuk tampil di media sosial.
40 persen responden mengaku sangat mengkhawatirkan kemungkinan AS akan terlibat dalam perang besar dengan Iran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved