Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA Survei Indikator Politik Indonesia menyebut adanya penurunan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca-revisi undang-undang. Lembaga Antirasuah bahkan kini berada di posisi ketujuh dari total sepuluh instansi yangd jadikan opsi dalam jajak pendapat.
“KPK levelnya hanya di atas lembaga-lembaga politik, di bawah Kejaksaan, Polri, MK,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dalam siaran YouTube Sahabat ICW pada Minggu, 12 Mei 2024.
Klaim itu didasari atas hasil survei Indikator Politik pada 4 April 2024 sampai dengan 5 April 2024. Hanya 14,5% responden menyatakan sangat percaya kepada KPK.
Baca juga : Kepercayaan Publik terhadap KPK Mengkhawatirkan, CSIS: Kabar Buruk
Sementara itu, ada 47,6% responden menyatakan cukup percaya terhadap KPK. Kemudian, ada 25% responden menyatakan kurang percaya dengan KPK.
Sebanyak 9,6% publik menyatakan tidak percaya sama sekali terhadap KPK. Terakhir, 3,4 responden menyatakan tidak menjawab.
Dua lembaga di bawah KPK yakni DPR dan Partai Politik. Sementara itu, posisi tertinggi dalam kepercayaan publik yakni TNI dan disusul dengan Presiden.
Baca juga : Survei: TNI Paling Dipercaya Publik. Ini Sebabnya
Kejaksaan Agung berada di posisi ketiga dan disusul oleh Mahkamah Konstitusi. Terus, pengadilan dan Polri menyusul di atas KPK.
Penurunan ini dinilai berbahaya. Sebab, kata Burhanuddin, KPK butuh bantuan publik untuk tetap eksis memberantas korupsi di Indonesia.
“Saatnya kembali menaikkan iman publik terhadap KPK,” tutur Burhanuddin. (Z-10)
KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto terkait dugaan suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub, untuk melengkapi berkas tersangka Sudewo.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
KPK periksa Kartika Sari sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek Bekasi, yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara dan pihak swasta.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
Fernando menyebut, posisi Sjafrie sebagai sahabat karib sekaligus menteri paling berpengaruh di kabinet menjadikannya sosok yang sangat kuat.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden pada akhir 2025, sebanyak 82% pekerja Indonesia mengaku bahagia di tempat kerja.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved