Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
JELANG putusan hasil sengketa pemilihan presiden (pilpres), calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan mengingatkan bahwa keputusan para hakim akan berdampak besar bagi perjalanan kehidupan bernegara bangsa Indonesia.
"Kalau soal keputusannya, tentu kita semua menunggu dan kita tahu bahwa keputusan ini akan memiliki dampak yang besar bagi perjalanan kehidupan bernegara Indonesia," kata Anies di acara halalbihalal di rumah dinas Cak Imin di Jakarta, Sabtu (20/4).
Dalam kesempatan itu, Anies juga mengingatkan bahwa putusan MK merupakan bagian dari upaya mengoreksi penyimpangan masif yang dilakukan oleh pemerintah.
Baca juga : Putusan MK Diharapkan Menembus Batas Formalitas Sengketa Pilpres
"Mengoreksi penyimpangan masif itu mahal tapi membiarkannya itu jauh lebih mahal lagi. Karena itu kami percaya para hakim di majelis Mahkamah Konstitusi menyadari benar titik persimpangan jalan ini dan kami yakin bahwa mereka akan mengambil keputusan yang berani, mengambil keputusan berdasarkan hati nurani dan untuk menyelamatkan praktek konstitusi, praktek demokrasi di Indonesia," kata dia.
Anies juga mengaku haru dan bangga karena baru pada ssngketa pilpres kali ini ada begitu banyak pihak yang menyatakan ingin menjadi sahabat pengadilan.
"Baru kali ini ada sidang di MK, di mana begitu banyak pihak menyatakan ingin menjadi sahabat pengadilan. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini menegaskan bahwa kita sedang di persimpangan jalan,apakah kita akan kembali ke era di mana proses pemiliu pilpres itu serba diatur serba dipengaruhi dan dikendalikan oleh kekuatan pemerintah, atau kita akan meneruskan yang selama ini sudah ada," tuturnya.
Menurut Anies, proses pemilu yang berjalan saat ini meruapakan cerminan dari kehendak masyarakat, bukan kehendak dari pemegang kewenangan di pemerintah.
Karena itu, hak bagi rakyat pula untuk melakukan koreksi atas dugaan penyimpangan masif dalam proses pemilu tahun ini. (Z-6)
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi penuh pada awal Agustus 2025.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Cak Imin sempat heran baru mengetahui informasi tersebut. Ketua Umum PKB itu mengatakan praktik prostitusi itu masalah gawat.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
BELAKANGAN ini, perdebatan seputar akses terhadap pendidikan kembali mencuat di ruang publik.
WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tidak ada rencana melakukan revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK).
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dengan lokal telah melampaui kewenangannya
Sejarah ketatanegaraan kita menunjukkan terjadinya inkonsistensi terhadap pelaksanaan pemilihan.
Menurutnya, penting bagi DPR dan Pemerintah untuk bisa menjelaskan seberapa partisipatif proses pembentukan UU TNI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved