Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua MPR sekaligus Waketum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) berceloteh terkait jalannya pemerintahan ke depan. Bamsoet berharap semua partai bergabung dalam pemerintahan dan tak ada yang menjadi oposisi.
Menanggapi itu, Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menerangkan peluang tanpa oposisi tak terlalu besar.
Sebab PDIP yang kecewa terhadap Presiden Jokowi disinyalir akan memilih sebagai oposisi pemerintah.
Baca juga : PKS ‘Wait and See’ Keputusan Majelis Syuro Soal Oposisi
“Sampai saat ini banyak elite PDIP seperti Hasto Kristiyanto selaku Sekjen masih bersuara negatif dan menyerang pribadi Jokowi, Gibran, maupun keluarga Jokowi,” terang Efriza kepada Media Indonesia, Kamis (4/4).
“Meski Puan Maharani menunjukkan sikap mengayuh agar memungkinkan bisa tetap punya peluang bergabung di Pemerintahan. Tampaknya peluang mengajak PDIP di pemerintahan masih kecil,” tambahnya.
Menurutnya, upaya ini memungkinkan jika dari rencana pertemuan Megawati dan Prabowo, berujung kepada pernyataan sikap PDIP mendukung pemerintahan, yang dinyatakan secara langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca juga : Survei Menunjukkan PDI Perjuangan Masih Unggul
Maka, sudah barang tentu, seluruh kader akan mengikuti karena sifat partai ini yang personalistik.
Hanya saja, kata Efriza, tampaknya PDIP setelah mengalami kemerosotan 2,6 persen pada Pilpres 2024 lebih memilih menjadi oposisi agar memudahkan kembali menggaet simpatik masyarakat.
Di sisi lain, Efriza menerangkan PKS juga tak coba didekati oleh Prabowo, sedangkan PKS acap dianggap representatif dari Anies Baswedan. Artinya peluang oposisi masih ada di antara PKS dan PDIP.
“Bahkan, sampai hari ini pun PKB dan Partai Nasdem belum juga menunjukkan merubah haluan sebagai pendukung pemerintahan,” tambahnya. (Ykb/Z-7)
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
WAKIL Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan pihaknya merekomendasikan pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada DPRD.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menegaskan kesetiaan mutlak kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, mengonfirmasi bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, telah mengganti Musa Rajekshah atau Ijeck
Partai Golkar Kabupaten Bogor mengumumkan partisipasi dalam gerakan kemanusiaan penggalangan dana untuk korban bencana di Sumatra dan Aceh.
Partai Golkar kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak banjir di sejumlah wilayah Sumatra Utara.
Sikap PDIP jika memilih oposisi justru akan memperlihatkan konsistensi dan kedewasaan dalam berpolitik.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved