Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Ketua MPR sekaligus Waketum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) berceloteh terkait jalannya pemerintahan ke depan. Bamsoet berharap semua partai bergabung dalam pemerintahan dan tak ada yang menjadi oposisi.
Menanggapi itu, Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menerangkan peluang tanpa oposisi tak terlalu besar.
Sebab PDIP yang kecewa terhadap Presiden Jokowi disinyalir akan memilih sebagai oposisi pemerintah.
Baca juga : PKS ‘Wait and See’ Keputusan Majelis Syuro Soal Oposisi
“Sampai saat ini banyak elite PDIP seperti Hasto Kristiyanto selaku Sekjen masih bersuara negatif dan menyerang pribadi Jokowi, Gibran, maupun keluarga Jokowi,” terang Efriza kepada Media Indonesia, Kamis (4/4).
“Meski Puan Maharani menunjukkan sikap mengayuh agar memungkinkan bisa tetap punya peluang bergabung di Pemerintahan. Tampaknya peluang mengajak PDIP di pemerintahan masih kecil,” tambahnya.
Menurutnya, upaya ini memungkinkan jika dari rencana pertemuan Megawati dan Prabowo, berujung kepada pernyataan sikap PDIP mendukung pemerintahan, yang dinyatakan secara langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca juga : Survei Menunjukkan PDI Perjuangan Masih Unggul
Maka, sudah barang tentu, seluruh kader akan mengikuti karena sifat partai ini yang personalistik.
Hanya saja, kata Efriza, tampaknya PDIP setelah mengalami kemerosotan 2,6 persen pada Pilpres 2024 lebih memilih menjadi oposisi agar memudahkan kembali menggaet simpatik masyarakat.
Di sisi lain, Efriza menerangkan PKS juga tak coba didekati oleh Prabowo, sedangkan PKS acap dianggap representatif dari Anies Baswedan. Artinya peluang oposisi masih ada di antara PKS dan PDIP.
“Bahkan, sampai hari ini pun PKB dan Partai Nasdem belum juga menunjukkan merubah haluan sebagai pendukung pemerintahan,” tambahnya. (Ykb/Z-7)
Status bebas bersyarat sampai 2029 yang diputuskan akan menghambat Setnov untuk beraktivitas.
Partai Golkar meyakini isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang belakangan ini santer dibicarakan tidak diembuskan oleh pihak Istana.
Tidak ada alasan mendesak untuk menggelar Munaslub. Kepemimpinan Bahlil dinilai masih mumpuni.
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Sarmuji mengatakan Golkar sejatinya terbuka bagi siapapun untuk menjadi kader. Terlebih untuk kepala negara yang telah menjabat sebelumnya.
Dia menjelaskan bahwa candaan itu muncul karena keduanya memiliki hubungan dekat sebagai sahabat sejak sama-sama aktif di satu organisasi saat menjadi aktivis.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved