Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) enggan terburu-buru menyatakan sikap menjadi oposisi. Sikap PKS bergantung pada keputusan Majelis Syuro.
"Kita oposisi enggak oposisi juga diputuskannya nanti saat angkanya jelas dan majelis syuro deh putuskan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi di NasDem Tower, Jakarta, Kamis malam, 22 Februari 2024.
Aboe menegaskan bahwa PKS manut pada keputusan Majelis Syuro yang dipimpin Salim Segaf Al Jufri. Sehingga, sikap politik PKS secara keseluruhan tak salah langkah.
Baca juga : Pengamat Sebut Pendirian Surya Paloh untuk Oposisi Pemerintah Cukup Kuat
"PKS tuh paling simpel, semua keputusan lewat majelis syuro, nggak bisa ucuk-ucuk besok oposisi," ucap Aboe.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan PDIP siap di barisan oposisi. Menurut dia, hal ini penting untuk memastikan adanya keseimbangan ketika muncul kewenangan negara.
"Berkaca pada periode kedua pemerintahan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance," kata Hasto dalam keterangannya.
Ia menyebut posisi berada di luar pemerintahan sudah pernah dijalankan PDI Perjuangan. Hal ini pasca pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
"Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” ucap Hasto. (Z-8)
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Hasto menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya jurnalis mengenai adanya pertemuan Megawati dengan Prabowo setelah pemberian amnesti.
PDIP mengungkap alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved