Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
HUBUNGAN antara dan Presiden Joko Widodo dan PDIP kian meruncing. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkap bahwa Jokowi memiliki intensi untuk memimpin partai politik (parpol) yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.
Ketua Umum Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi, Muhammad Isnaini mengkritik pernyataan Hasto tersebut.
"Kami jadi bertanya-tanya, apa salah Pak Jokowi sehingga begitu bersemangatnya mereka menyerang. Terutama sekali yang dipertontonkan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. Sebelum menuding Pak Jokowi ada niat mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP, juga dilontarkan bahwa Pak Jokowi menghilangkan wasiat kesejarahan Ulama Besar KH Maimoen Zubair (Mbah Moen). Ini sungguh sangat luar biasa,"ujarnya lewat keterangan yang diterima, Selasa (3/4).
Baca juga : Syahganda: Ketua Umum NasDem Harus Pimpin Gerakan Hak Angket DPR
Ia menambahkan, tudingan ini jelas mengusik hati para relawan yang sebenarnya sudah kembali beraktivitas seperti halnya masyarakat pada umumnya. Isnaini lantas menyandingkan situasi itu dengan drama sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami seperti menonton pertunjukan ego partisan dan kebencian. Sungguh-sungguh mereka tidak melihat dari garis pilihan akar rumput dan keringat relawan. Kami, para relawan benar-benar habis-habisan di lapangan," imbuh Isnaini.
Di sisi lain, ia tidak ingin terpancing oleh tudingan Hasto. Isnaini lebih memilih menarik sekuat dan seluas-luasnya dukungan kepada siapa pun dalam pilkada nanti yang berafiliasi ke PDIP.
Baca juga : Jokowi akan Undang Semua Pimpinan Parpol ke Istana
"Kami relawan juga punya hak demokrasi. Tentu kami juga akan mengambil garis politik. November tahun ini akan ada gelaran pilkada serentak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa gerakan relawan kami ini sudah ideologis. Situasi ini justru membuat kami makin solid dan militan," pungkasnya.
Secara terpisah, Presiden Jokowi membantah tudingan ia akan mengambil alih kursi ketua umum PDIP.
"Bukannya Golkar? Katanya mau ngerebut Golkar, (sekarang) katanya mau ngerebut (PDIP) masa semua mau direbutin semua. Jangan seperti itu, jangan seperti itu," ucap Presiden. (Z-7)
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
Taslim mengatakan saat ini parpol mendapat dana di bawah standar. Dia harap parpol diberi bantuan keuangan Rp10 ribu per surat suara sah.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
MANTAN Presiden Universitas Harvard, Drew Gilpin Faust, mengajak masyarakat Amerika untuk angkat suara dalam membela nilai-nilai fundamental.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved