Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
HUBUNGAN antara dan Presiden Joko Widodo dan PDIP kian meruncing. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkap bahwa Jokowi memiliki intensi untuk memimpin partai politik (parpol) yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.
Ketua Umum Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi, Muhammad Isnaini mengkritik pernyataan Hasto tersebut.
"Kami jadi bertanya-tanya, apa salah Pak Jokowi sehingga begitu bersemangatnya mereka menyerang. Terutama sekali yang dipertontonkan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. Sebelum menuding Pak Jokowi ada niat mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP, juga dilontarkan bahwa Pak Jokowi menghilangkan wasiat kesejarahan Ulama Besar KH Maimoen Zubair (Mbah Moen). Ini sungguh sangat luar biasa,"ujarnya lewat keterangan yang diterima, Selasa (3/4).
Baca juga : Syahganda: Ketua Umum NasDem Harus Pimpin Gerakan Hak Angket DPR
Ia menambahkan, tudingan ini jelas mengusik hati para relawan yang sebenarnya sudah kembali beraktivitas seperti halnya masyarakat pada umumnya. Isnaini lantas menyandingkan situasi itu dengan drama sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami seperti menonton pertunjukan ego partisan dan kebencian. Sungguh-sungguh mereka tidak melihat dari garis pilihan akar rumput dan keringat relawan. Kami, para relawan benar-benar habis-habisan di lapangan," imbuh Isnaini.
Di sisi lain, ia tidak ingin terpancing oleh tudingan Hasto. Isnaini lebih memilih menarik sekuat dan seluas-luasnya dukungan kepada siapa pun dalam pilkada nanti yang berafiliasi ke PDIP.
Baca juga : Jokowi akan Undang Semua Pimpinan Parpol ke Istana
"Kami relawan juga punya hak demokrasi. Tentu kami juga akan mengambil garis politik. November tahun ini akan ada gelaran pilkada serentak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa gerakan relawan kami ini sudah ideologis. Situasi ini justru membuat kami makin solid dan militan," pungkasnya.
Secara terpisah, Presiden Jokowi membantah tudingan ia akan mengambil alih kursi ketua umum PDIP.
"Bukannya Golkar? Katanya mau ngerebut Golkar, (sekarang) katanya mau ngerebut (PDIP) masa semua mau direbutin semua. Jangan seperti itu, jangan seperti itu," ucap Presiden. (Z-7)
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Bintang Muda Indonesia (BMI) periode 2025–2030 resmi dilantik.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Pilkada langsung selama ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat partisipasi publik dan memastikan keterlibatan rakyat dalam menentukan kepemimpinan di daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved