Massa Pendemo Meminta Kemendgari dan KPK Periksa Sekda Aceh

SEJUMLAH pemuda yang tergabung dalam Forum Anti Korupsi Nasional melakukan demonstrasi di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (7/3), di Jakarta.

Dalam aksi demo tersebut koordinator lapangan Akril meminta Kemendagri mengevaluasi kinerja Sekretaris Daerah Aceh Bustami Hamzah. Hal yang sama juga diutarakan kepada KPK untuk memeriksa adanya dugaan manipulasi dan praktek KKN yang dilakukan Bustami. 

Baca juga : Imbas APBA Lambat Diteken, Ribuan Honorer Pemerintah Aceh Terancam Batal Gajian

Bustami melalui suratnya nomor: 900.1.1/1071 tanggal 25 Januari 2024 perihal tindak lanjut hasil evaluasi RAPBA TA 2024 mengatakan, bahwa rasionalisasi anggaran tidak dapat dilakukan terhadap kegiatan/sub kegiatan yang menggunakan sumber dana terikat (DAU) seperti insentif fiskal, DBH Sawit, DBH CHT, DBH DR, Hibah, dan kegiatan pokok-pokok pikiran.

Bahwa surat itu memperlihatkan bahwa Sekda Aceh sebagai Ketua TAPA bermaksud mengamankan penambahan anggaran Pokir Dewan yang awalnya hanya sekitar Rp.400 miliar menjadi Rp. 1,2 triliun.

Forum Anti Korupsi Nasional meminta agar lembaga anti rasuah KPK tidak ragu-ragu untuk mengusut aktor-aktor yang ada di belakang skandal penambahan pokir siluman dalam APBA 2024 ini. Kata dia, perlu diusut untuk memastikan aktor yang terlibat. 

Baca juga : Para Pengunjuk Rasa Minta Mendagri Tak Lantik Pj Bupati Kubu Raya

Menurut Akril, indikasi adanya potensi kejahatan yang terencana dalam penganggaran di Aceh. Dan keterlibatan diduga dilakukan oleh sekda Aceh. KPK harus menerima laporan masyarakat untuk memeriksa Sekda Bustami, agar terang benderang. 

“Inilah buruknya kelakuan Sekda yang terjadi selama ini, hingga menyebabkan mosi tak percaya dari rakyat dan DPRA yang pada akhirnya muncul rekomendasi untuk copot Sekda,” kata Akril

Menurutnya,  Pj Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki harus segera evaluasi dan copot Sekda Aceh dan sudah jelas rekomendasi DPRA adalah sebuah pertimbangan yang harus dilaksanakan dengan mencopot sekda Aceh. (Z-8)