Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
RIBUAN tenaga honorer dan kontrak di Pemerintah Aceh terancam tidak gajian dan bahkan tidak merima tunjangan hari raya (THR) Lebaran. Hal itu lantaran Ketua DPRA hingga kini belum menandatangani Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) TA 2024.
“Banyak dampak negatif akibat tidak disahkannya APBA 2024. Perputaran roda ekonomi di Aceh sangat bergantung dari APBA. Ketika APBA macet, maka sebagian besar perputaran ekonomi di Aceh juga macet. Ini sangat merugikan masyarakat. TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh) dan DPRA harus mengutamakan kepentingan publik bukan kepentingan kelompok dan golongan,” kata Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin, dalam keterangannya, Sabtu (2/3).
Ia mengatakan dampak keterlambatan telah dirasakan masyarakat, mulai di bidang kesehatan hingga layanan transportasi. Agar masyarakat Aceh tidak terus dirugikan akibat keterlambatan pengesahan APBA ini, Safaruddin menyatakan pihaknya akan menyampaikan somasi secara terbuka kepada TAPA dan DPRA untuk merampungkan APBA selama tujuh hari ke depan.
Baca juga : Keterlambatan Pengesahan APB Aceh Bisa Hambat Pelayanan Publik
TAPA dan DPRA, terang dia, harus bertindak demi kepentingan publik. Jika dalam sepekan ke depan anggaran tidak disahkan, maka persoalan ini akan dibawa ke ranah hukum.
Menurutnya, proses pembahasan dan koreksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas penyusunan APBA ini berjalan sesuai dengan mekanisme secara administratif. Artinya, proses pengesahannya tergantung keinginan bersama antara eksekutif dan legislatif.
Ia mengingatkan agar TAPA dan DPRA mengesampingkan ego masing-masing dan mengutamakan kepentingan publik. TAPA dan DPRA harus segera menyamakan persepsi untuk menghindari kerugian publik lebih luas. "APBA merupakan kebutuhan untuk pelayanan jutaan masyarakat Aceh. Bukan untuk segelintir elite dan politikus,” tandasnya. (RO/J-2)
Jika angka kemiskinan Aceh meningkat dan pertumbuhan ekonomi melambat, salah satu penyebabnya adalah ego para wakil rakyat yang hanya berpikir untuk diri dan kelompoknya.
Masyarakat Aceh sudah mulai risih dengan kelakuan-kelakuan pengungsi Rohingya. Mereka datang ke Aceh untuk mengungsi, tapi malah ada yang kedapatan mesum.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan anggaran senilai Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggulirkan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk 227 unit dengan anggaran total Rp3,405 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved