Imbas APBA Lambat Diteken, Ribuan Honorer Pemerintah Aceh Terancam Batal Gajian

RIBUAN tenaga honorer dan kontrak di Pemerintah Aceh terancam tidak gajian dan bahkan tidak merima tunjangan hari raya (THR) Lebaran. Hal itu lantaran Ketua DPRA hingga kini belum menandatangani Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) TA 2024.

“Banyak dampak negatif akibat tidak disahkannya APBA 2024. Perputaran roda ekonomi di Aceh sangat bergantung dari APBA. Ketika APBA macet, maka sebagian besar perputaran ekonomi di Aceh juga macet. Ini sangat merugikan masyarakat. TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh) dan DPRA harus mengutamakan kepentingan publik bukan kepentingan kelompok dan golongan,” kata Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin, dalam keterangannya, Sabtu (2/3).

Ia mengatakan dampak keterlambatan telah dirasakan masyarakat, mulai di bidang kesehatan hingga layanan transportasi. Agar masyarakat Aceh tidak terus dirugikan akibat keterlambatan pengesahan APBA ini, Safaruddin menyatakan pihaknya akan menyampaikan somasi secara terbuka kepada TAPA dan DPRA untuk merampungkan APBA selama tujuh hari ke depan.

Baca juga : Keterlambatan Pengesahan APB Aceh Bisa Hambat Pelayanan Publik

TAPA dan DPRA, terang dia, harus bertindak demi kepentingan publik. Jika dalam sepekan ke depan anggaran tidak disahkan, maka persoalan ini akan dibawa ke ranah hukum.

Menurutnya, proses pembahasan dan koreksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas penyusunan APBA ini berjalan sesuai dengan mekanisme secara administratif. Artinya, proses pengesahannya tergantung keinginan bersama antara eksekutif dan legislatif.

Ia mengingatkan agar TAPA dan DPRA mengesampingkan ego masing-masing dan mengutamakan kepentingan publik. TAPA dan DPRA harus segera menyamakan persepsi untuk menghindari kerugian publik lebih luas. "APBA merupakan kebutuhan untuk pelayanan jutaan masyarakat Aceh. Bukan untuk segelintir elite dan politikus,” tandasnya. (RO/J-2)