Keterlambatan Pengesahan APB Aceh Bisa Hambat Pelayanan Publik

KOORDINATOR Gerakan Mahasiswa Peduli Aceh (Gempa), Ariyanda Ramadhan, menilai Sikap Ketua DPR Aceh Zulfadli yang tidak bersedia menandatangani dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) TA 2024 secara nyata telah merugikan rakyat Aceh. Salah satu dampak dari hal tersebut, tenaga kontrak dan honorer di Pemerintah Aceh tidak menerima gaji selama tiga bulan.

Selain itu, sambung dia, keterlambatan pengesahan APBA ini juga berdampak terhadap menurunnya pelayanan publik karena gaji dan operasional tenaga kontrak maupun honorer tak bisa dibayar, kemudian terhambatnya pertumbuhan ekonomi karena minimnya perputaran uang di masyarakat dan terhambatnya program-program pembangunan yang semestinya sudah dapat dijalankan.

"Sikap Ketua DPRA sebagai pimpinan lembaga perwakilan rakyat yang ngotot tidak menandatangani dokumen APBA 2024 ini sungguh sudah tidak masuk akal sehat, karena yang dirugikan adalah rakyat Aceh," kata Ariyanda, Jumat (1/3).

Baca juga : Anggaran Subsidi Pangan di Banyumas dari APBD

"Kita minta Mendagri memberi peringatan kepada Ketua DPRA dan Pemerintah Aceh, jika memang dalam waktu tertentu maka APBA 2024 akan disahkan melalui pergub saja. Kemudian kami juga meminta Mendagri untuk menyurati KPK RI agar melakukan supervisi dan pengawalan terhadap APBA 2024," sambung dia.

Dampak lain dari keterlambatan APBA 2024, terang dia, ialah terhambatnya realisasi anggaran dan membengkaknya silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran). Bahkan, pelayanan kesehatan rakyat juga akan terhambat. "Jika silpa tahun anggaran 2024 ini meningkat maka itu akan jadi dosa bagi pihak yang tak bersedia menandatangani dan menghambat proses APBA. Rakyat sebagai pihak yang dirugikan akan menilai dan mencatat itu semua."

Dia menilai jika angka kemiskinan Aceh meningkat dan pertumbuhan ekonomi melambat, salah satu penyebabnya adalah ego para wakil rakyat yang hanya berpikir untuk diri dan kelompoknya. "Bagaimana ingin memajukan perekonomian dan menekan angka kemiskinan jika pengesahan anggarannya saja telat dilakukan dan realisasi programnya lambat dimulai hingga menghasilkan silpa yang tinggi. Bayangkan saja berapa banyak tenaga kontrak dan honorer di Pemerintah Aceh yang harus ngutang untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, belum lagi persoalan lainnya," pungkasnya. (RO/J-2)